Teror Suntik Resahkan Warga Jayapura

PapuaHttp - Beberapa hari ini warga kota Jayapura mulai diresahkan dengan munculnya orang tak dikenal yang meneror pengendara motor perempuan dan menyuntikkan sesuatu di paha korban tersebut.
Kabar adanya pelaku tak dikenal dengan mencari mangsa korban yang selalu perempuan sampai saat ini belum ditangkap oleh aparat keamanan.
Kasus ini pada awalnya disangka sebuah “hoax” oleh masyarakat sekitar, namun dengan adanya informasi yang tersebar di jejaring sosial dan ternyata betul telah ada yang menjadi korban.
Seperti yang diceritakan oleh salah satu korban yang bernama Ferawaty (29) yang langsung berobat ke RS. Bhayangkara Jayapura karena dirinya cemas telah menjadi korban suntik ini.
Menurut laporan yang dibuat Ferawaty pada Mapolsek Abepura pekan kemarin, korban saat hendak pulang kerumahnya dengan mengendarai motor matic di BTN Skyline Kotaraja, Jumat (13/1) sekitar pukul 10.00 WIT, ada seorang pengendara motor yang tak dikenal menusuknya di bagian paha pada dirinya saat mulai mendekati pertigaan jalan memasuki rumahnya.

Baca Juga : Antisipasi Teror Suntik Lari, Polisi Gencarkan Razia

Fera mengaku baru memastikan bahwa ada jarum yang disuntikkan ke pahanya setelah merasa nyeri ketika berganti pakaian dan ada bekas luka. parahnya setelah itu dirinya merasa mual dan muntah-muntah. Berselang setengah jam kemudian Fera memeriksakan ke RS. Bhayangkara dengan ditemani oleh suaminya.
“Pelaku Laki-laki membawa motor sendiri dan pelaku menusukkan jarum pada paha istri saya saat memasuki jalur dekat rumah. Sempat mual dan muntah namun setelah diberi obat oleh RS. Bhayangkara sekarang sudah baikan”, Ujar suami korban saat menemani sang istri membuat laporan di Polsek Abepura (Sabtu, 14/1).
Saat mereka berdua berada di RS. Bhayangkara, menurut suami korban sang istri merupakan korban ke 3 dalam kejadian ini. Ia meminta agar Polisi segera menangkap pelaku karena telah membuat resah semua warga Jayapura.

“Ini sangat meresahkan, kita tidak tahu apakah jarum itu berisi virus mematikan atau racun lainnya yang dapat membunuh korbannya. Dan Polisi harus segera menangkap pelaku ini”, Jelas Suami Fera.
Sementara itu Kapolsek Abepura , Kompol Arnolis Korowa saat ditemui oleh tim PAPUANEWS.ID di kantornya juga menjelaskan bahwa pihaknya masih mendalami keterangan dari korban.
“Korban mengaku pelakunya menggunakan motor bebek dan sampai saat ini kami terus dalami kasus ini. Bagi pengendara motor lainnya juga harus selalu waspada saat berkendara”, Ujar Kapolsek. ( Sumber )

Read more »

Antisipasi Teror Suntik Lari, Polisi Gencarkan Razia

PapuaHttp - Polda Papua memberikan perhatian serius terhadap pelaku teror suntik lari yang membuat cemas warga kota Jayapura dengan korban terakhir ialah seorang ibu rumah tangga yang di suntik pahanya saat sedang berkendara dengan motor pekan lalu.
Selain mengusut dan mendalami kasus suntik lari ini, Polda Papua juga meminta agar Polres Jayapura Kota agar mengintensifkan kegiatan razia dan sweeping kendaraan roda dua di wilayah hukumnya.
Menurut informasi yang beredar di masyarakat maupun di media sosial warga Jayapura menyebutkan sudah ada 5 orang yang menjadi korban kasus teror suntik lari tersebut dalam sepekan terakhir. Korban rata-rata wanita dan baru 1 korban yang melapor ke Mapolsek Abepura.
Seperti yang dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. A. M. Kamal mengatakan, Kapolda Papua sudah memerintahkan Kapolres Jayapura Kota dan jajarannya untuk mengusut tuntas dan menangkap pelaku teror yang sudah meresahkan warga kota Jayapura ini.
“Bapak Kapolda juga memerintahkan agar melakukan razia dan swiping guna menekan kejahatan atau gangguan Kamtibmas di Kota maupun Kabupaten Jayapura”, Jelas Kamal (Senin, 16/1).
Selain itu Menurut Kamal, Kapolda juga memerintahkan Kapolres Jayapura Kota dan Kapolres Jayapura agar melakukan koordinasi dengan Pemda atau pemilik ruko untuk memasang CCTV agar mempermudah melakukan penelusuran setiap kasus di Kota maupun Kabupaten Jayapura (Sumber)

Read more »

Oknum TNI Diduga Melakukan Penganiayaan Warga di Distrik Mugi

Terkait pemberitaan media massa di salah satu surat kabar harian Cenderawasih Pos Edisi Senin, 21 Maret 2016, yang berisi tentang “Dugaan kekerasan yang dilakukan oknum TNI terhadap Warga Distrik Mugi”  yang memberitakan adanya laporan warga sekitar kepada Sekretaris Komisi A DPRD Kab. Nduga Leri Gwijangge bahwa terjadi tindak kekerasan yang dilakukan Oknum TNI yang sedang melaksanakan pengerjaan pembangunan jalan Trans Pegunungan Tengah Mumugu – Nduga – Wamena (19/3). Terdapat indikasi sepekulasi yang dilakukan oleh tokoh intelektual Papua yang menginginkan terjadinya cipta kondisi, yang menyudutkan pihak TNI untuk menghentikan pembangunan jalan Trans Papua.
Disamping itu laporan adanya penganiayaan di distrik Mugi kepada Leri kurang jelas karena tidak adanya bukti dan siapa yang melakukan. Ditambah lagi pernyataan Kapendam XVII/Cen Kolonel Inf Teguh Pudji R. saat diklarifikasi via telepon bahwa tidak ada laporan adanya penganiayaan disana dan hal tersebut juga sudah di konfirmasikan kepada Danki Satgas Pam Pembangunan jalan Trans Wamena Nduga bahwa sudah 1 minggu Satgas tidak pernah bertemu dengan masyarakat. Posisi pengerjaan pembangunan jalan juga jaraknya jauh dari pemukiman masyarakat.
Hal ini juga menyikap terdapat adanya unsur kesengajaan dan pemaksaan opini yang diciptakan untuk tetap menyalahkan dan menyudutkan aparat dalam hal ini TNI AD, sehingga timbul kesan pembenaran bahwa yang melakukan penembakan dan kekerasan di Sinak adalah Aparat/TNI AD seperti pernyataan Socratez Sofyan Yoman ketua umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua. Dalam pernyataannya ia menyebut Aparat keamanan sebagai otak dalam peristiwa penembakan 4 warga sipil karyawan PT. Modern beberapa waktu lalu.
Namun pernyataan tersebut ditepis oleh juru bicara TPN OPM Sebby Sambom melalui e-mail ke redaksi Wartaplus (17/3) bahwa mereka bertanggung jawab atas kejadian penembakan di Sinak (15/3) lalu. Hal ini sontak mencoreng muka Socrates dengan pernyataannya tersebut. Ada kemungkinan besar semua ini buntut dari kekecewaan Socratez atas pernyataan Sebby Sambom tersebut.
Jika kita sadari bersama bahwa kekerasan dan politik yang terjadi di Papua hanya akan menimbulkan keterbelakangan di semua bidang, hal ini dikarenakan sulitnya akses masuk menuju pedalaman sehingga sulit untuk mendistribusikan baik itu infrastruktur maupun jasa seperti pendidikan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan utama masyarakat Papua terutama di daerah pedalaman.
Kalaupun memang ada dan benar terjadi penganiayaan seperti yang disampaikan Leri Gwijangge diatas, maka ada indikasi yang melakukan adalah dari pihak OPM itu sendiri dengan menggunakan seragam loreng tentara, karena tidak sulit bagi mereka untuk bisa mendapatkan seragam loreng seperti yang dimiliki oleh TNI, hal ini bisa dipastikan tujuannya adalah untuk membuat citra Aparat khususnya TNI AD tetap buruk di mata masyarakat Papua. Kolonel Teguh juga menambahkan “TNI saat ini sudah mengikuti pola operasi dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo. Wujud dari kegiatan itu lebih dititikberatkan untuk membantu pemerintah daerah,” pungkasnya.

Read more »

Wenas Kobogau Provokator Ingusan

Pernyataan yang dilontarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw yang mengatakan bahwa sejak tahun 2009, data mencatat jumlah korban tewas yang diakibatkan serangan-serangan Tentara Pembebasan Nasonal Papua Barat (TPNPB-OPM) yang mencapai 111 korban jiwa. Jumlah ini memang sangat dis sesalkan oleh para tokoh pemuda dan tetua adat yang ada di Papua.

Namun dibantah oleh Wenas Kobogau, nama Wenas Kobogau sendiri selama ini belum pernah terdengar di telinga kita, namun tiba-tiba mengeluarkan statemen bernada provokasi. Wenas pun mengakui bahwa selama ini terdapat OPM-OPM ‘binaan’ yang dibina untuk menimbulkan perpecahan dan merusak slogan ‘Papua Tanah Damai’. Jika kita telusuri sepak terjang Wenas Kobogau sendiri adalah merupakan salah satu  aktor KNPB yang merupakan organisasi terlarang di Papua.

Setelah sebelumnya memprovokasi tentang pemberitaan seorang pria di mimika yang di siksa oleh aparat secara brutal, namun pada faktanya bahwa pria tersebut melakukan tindak kriminal, yaitu mencabuli anak di bawah umur.

Berita asli : disini

sedangkan foto-foto bernada provokasi dan pelecahan yang di Upload di salah sau halaman Facebook.

Berita Provokasi : disini

Dari berita ini sudah sangat jelas sepak terjang Wenas Kobogau yang merupakan salah satu anggota terlarang di Indonesia, terkuhususnya di Papua, wenas sendiri diketahui merupakan orang yang inigin mencari posisi di organisasi terlarang tersebut. Segala hal mungkin bisa dilakukan, termasuk memprovokasi berita-berita di media masa.

Tidak dapat dipungkiri sudah sejak lama keriuhan isu di Papua tidak pernah bisa bersih dari cara-cara yang gemar mengeksploitasi manusia ketika bertarung untuk menaikan isu yang ada. Jangankan terhadap kesadaran yang awam, bahkan kaum yang sudah menegerti pun bisa tersungkur dalam cara berpikir-bertindak yang tidak sehat. Bahkan jika kita perluas, dalam lingkup kebudayaan, kegemaran mengeksploitasi media dan berita atau isu HAM demi kepuasan terhadap kepuasan kekuasaan yang akan di capai. Indonesia, salah contoh Negara yang mudah sekali ditemukan provokasi primordial yang sesungguhnya mencemaskan. di daerah-daerah yang ada di Indonesia khususnya di Papua juga sangat sering bahkan mudah sekali mendengar provokasi yang malah di ciptakan dari luar Indonesia. di Papua yang konon memiliki tingkat homogenitas sosial tinggi.

Ironisnya kita sebagai makhluk berpendidikan masih saja di bodohi dengan berbagai isu provokasi yang hanya menimbulkan berbagai konflik sosial antara sesama mahluk ciptaan Tuhan. Cara pandang yang sering dilupakan ketika provokasi berkembang makin liar lantas bergulung seperti bola salju dan hanya berhenti di ujung putaran atau menghantam benda yang lebih keras dari dirinya. Provokasi yang berhenti ketika segalanya sudah remuk berantakan.

Kembali lagi pada isu provokasi yang selalu di suarakan atau dikoarkan oleh para pelaku politik yang ada di Papua, dengan memanfaatkan suatu kejadian atau memutar balikkan cerita miring tentang isu yang beredar. Kembali lagi kita harus memperhatikan para pemuda kita terutama pemuda, generasi Papua muda harus belajar kembali sejarah lokal Papua agar tahu bahwa persoalan Papua sudah selesai dan generasi muda harus mengetahui sejarah perjuangan masyarakat Papua saat bergabung dengan NKRI.

sejarah mencatat bahwa beberapa pahlawan asli Papua seperti Silas Papare, Frans Kaisepo dan Marthen Indey, Mempunyai peranan penting dalam sejarah perjuangan masuknya Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi. Bergabungnya Papua ke NKRI sudah final dan telah tercatat dalam titah Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) serta telah diakui dunia bahwa Papua adalah bagian NKRI. Bahkan sampai hari ini resolusi dewan keamanan PBB belum di cabut.

Terus bagaimana dengan orang-orang yang katanya memperjuangkan Papua di dunia Internasional?

Sudah jelas jika organisasi seperti KNPB atau orang-orang seperti Benny Wenda yang menyerukan berbagai isu provokasi yang mnyudutkan pemerintah, sepertinya mereka harus kembali membuka buku sejarah untuk merefresh kembali otak mereka yang sudah dikotori dengan nafsu kekuasaan dunia.

Belum lagi para elite negara tetangga seperti perdana mentri Vanuwatu dan negara-negara yang memanfaatkan kesamaan RAS untuk menggait dan memprovokasi rakyat agar mengikuti nafsu kekuasaan Individual mereka masing-masing. negara-negara miskin ini memanfaatkan lobang kecil untuk meraih keuntungan demi majunya Negara mereka yang sebenarnya berada pada posisi Negara-Negara miskin di Dunia, kenapa musti menyibukkan diri dengan mengurus ketentraman Negara lain sedangkan Negara mereka belum sepenuhnya baik.

Ada juga para tokoh agama yang memanfaatkan media Agama, yang sebenarnya meruapakan tempat unutk bersandar dan memohon ampun kepada sang pencipta, akan tetapi justru agama di buat dan dirangkai sedemikian rupa agar bisa meluruskan nafsu kekuasaan.

Dari kesimpulan diatas saya rasa, menyambung dengan era benturan yang penuh dengan provokasi. So, dalam provokasi yang liar atau kompetisi yang sakit, jangan mengorbankan kemuliaan nalar yang merupakan anugrah terbaik penciptaan dihina oleh ilusi-ilusi melalui provokasi. Kembali belajar pada dunia anak dan berani memberi jarak/tanda kurung atas segala macam provokasi yang mengancam kemajemukan hidup manusia mungkin bisa menjaga diri kita sendiri.

Read more »

Beckham Tak Pernah Injak Tanah Papua

Sudah sering kita melihat atau membaca berita yang tidak benar (Hoax). Kali ini pihak separatis di Papua melakukannya kembali dengan sengaja melakukan pengeditan gambar David Beckham yang diklaim sedang berkunjung ke Papua secara diam-diam dan memberikan bantuan kemanusiaan setelah mendengar tragedi kematian anak di Nduga pada tahun 2015. Pada kenyataannya, tidak pernah ada kunjungan David Beckham ke Papua, apalagi secara diam-diam seperti yang diberitakan salah satu blog pribadi yang dinamakan Potret Anak Melanesia. http://potretanakmelanesia.blogspot.co.id/2016/02/diam-diam-david-beckham-ke-wamena-papua.html Bukannya mendukung pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan di Papua, blog tersebut malah memutar balikkan fakta, menyebarkan informasi/isu-isu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Selalu membuat kebohongan Publik, dan dengan sengaja menuliskan bahwa “anak-anak di Papua mengalami gizi buruk” sementara pada kenyataannya tidak benar, yang terjadi adalah bahwa anak-anak Papua yang meninggal disebabkan oleh penyakit. Terlihat jelas pada foto tersebut ada perbedaan yang sangat mencolok. Pertama, tulisan “free west Papua” yang terdapat pada kaos yang dikenakan David Beckham merupakan editan saja. Kedua, rumah adat di Papua tidak ada yang terbuat dari anyaman bambu seperti pada gambar, itu adalah rumah adat Papua New Guinea (PNG), sedangkan rumah adat Papua adalah Honai. Adapun kedatangan David Beckham di PNG tersebut untuk membuat sebuah film dokumenter BBC yang disebut For the Love of the Game. Disepanjang perjalanannya itulah dia sempatkan untuk mengunjungi sebuah desa yang merupakan program dari UNICEF dan bertemu dengan beberapa anak-anak PNG dan didukung oleh Unicef ​​serta David 7 Fund. Di Papua Nugini, David bertemu anak-anak yang menderita kekurangan gizi, yang merupakan masalah besar di negara ini. Ini penyebab utama kematian pada anak balita, dengan hampir setengah tidak mendapatkan makanan bergizi yang mereka butuhkan untuk tumbuh sehat dan kuat. Penyebab lainnya adalah kemiskinan, pola makan kurang nutrisi yang benar, dan kurangnya pengetahuan tentang praktik pemberian makan yang baik dan gizi anak. https://blogs.unicef.org.uk/2015/12/29/keeping-children-safe-from-malnutrition-in-papua-new-guinea/ Kita harus bersyukur karena hidup di Indonesia tidak mengalami kemiskinan, keterbelakangan pendidikan tentang kesehatan dan wabah gizi buruk seperti PNG. Karena Indonesia adalah salah satu negara yang sangat memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya secara merata.

Read more »

Ini Tujuan Utama Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat

JAKARTA – Kementeriaan Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) diwakili Deputi I Kemenko PMK I Nyoman Shuida bersama Irjen Kopassus Kolonel Inf. Kartika Adi dan Kepala Bagian Administrasi dan Logistik (Kabag Minlog) Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat tahun 2016 Letkol Cba Putra B. Tanjung, menggelar Rapat Koordinasi terkait pelaksanaan Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat tahun 2016, di ruang rapat utama Kementerian PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (10/2).

Hadir dalam rapat ini antara lain perwakilan Kementerian terkait dan perwakilan pemerintah daerah Bintuni, Kaimana, Wondama, Sorong Selatan serta Kabag Minlog Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat 2016.

Dalam rapat tersebut, Deputi I Kemenko PMK I Nyoman Shuida menyampaikan bahwa rapat ini merupakan kelanjuta  dari pengarahan Menko PMK Puan Maharani pada pembukaan Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat tahun 2016 di Pusdik Passus Batujajar Bandung, Jawa Barat, tanggal 15 Januari 2016.

Kabag Minlog Ekspedisi NKRI Letkol Cba Putra B. Tanjung  memaparkan, tujuan utama Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat tahun 2016 adalah Rasa Peduli dan Cinta Tanah Air.

Ia juga menyampaikan bahwa dalam Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat tahun 2016 ini, akan mendata serta meneliti sumber daya alam, meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Bakti Sosial, mengembangkan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Masyarakat, membangun infrastruktur di daerah terpencil, meningkatkan akses perhubungan dan komunikasi. Selain itu, memberikan teladan kepada masyarakat untuk melestarikan alam, memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Nasional, merealisasikan Program Revolusi Mental, meningkatkan Pertahanan Nasional dan Bela Negara serta mendukung Program Nawa Cita Pemerintah Jokowi.

“Terima kasih kepada semua Kementerian yang sudah banyak membantu proses pelaksanaan Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat tahun 2016 ini. Kami juga mengharapkan dukungan dari Pemerintah Daerah setempat selama pelaksanaan ekspedisi ini sampai berakhir pada bulan Mei mendatang,” ujar Letkol Cba Putra B. Tanjung.

Dalam rapat Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat tahun 2016, juga dipaparkan dukungan dari perwakilan Kementerian PUPR, Bina Marga, Perhubungan, Kominfo, ESDM, Kemensos, Kemenkop dan UKM, Kemendes PDT dan Transmigrasi, LIPI, BKKBN serta perwakilan Pemda Sororng Selatan, Bintuni, Wondama dan Kaimana.

Deputi 1 Kemenko PMK I Nyoman Shuida menekankan bahwa dukungan dari masing-masing Kementerian mutlak dilakukan agar pelaksanaan Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat tahun 2016 ini sesuai dengan harapan dan kelestarian alam Indonesia yang kita cintai tetap terjaga.

Read more »

SYUKURAN HONAI ADAT PAPUA DI DOMPLENG PIHAK ULMWP

Terkait pemberitaan media tentang peresmian kantor United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Senin (15/2) di Wamena beberapa hari lalu, banyak kejanggalan yang terjadi jika kita mau cermati secara seksama.

ULMWP sendiri sebenarnya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang didirikan di Vanuatu dan didirikan untuk mewakili orang Papua yang tinggal di luar Indonesia, seperti dikatakan Perdana Menteri Papua Nugini (PNG) Peter O’Neill, yang dilansir tempo.co pada 26 Juni 2015, menyatakan bahwa sebuah organisasi Papua Barat yang bernama ULMWP diberi status pengamat dalam KTT MSG dan mewakili orang Papua yang tinggal di luar Indonesia. (sumber)

Status sebagai pengamat ini juga ditegaskan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Natsir. Menurut Arrmanatha, status ULMWP sebagai “observer” (pengamat) dalam Kelompok Negara-negara Melanesia atau Melanesian Spearhead Group (MSG) tidak dapat berubah menjadi status anggota karena ULMWP hanya sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM). (sumber)

Pihak keamanan sendiri dalam hal ini Polres Jayawijaya saat dimintai konfirmasi mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan izin kepada mereka untuk mengadakan acara tersebut, informasi yang kami terima saat ini adalah permintaan izin untuk melakukan pembukaan kantor Dewan Adat Papua (DAP).

Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Teguh Puji Rahardjo yang menyatakan peresmian kantor Gerakan Pembebasan Papua merupakan bentuk pengelabuan sejumlah oknum terhadap masyarakat Wamena yang sebelumnya berniat meresmikan kantor DAP. Peresmian yang dikabarkan dihadiri oleh sekitar 5000-an orang itu juga tidak dibenarkan, pasalnya gedung tempat berlangsungnya acara hanya berkapasitas tak lebih dari 200 orang.

Beberapa masyarakat yang mengikuti acara tersebut juga merasa tertipu dengan oknum-oknum yang diduga kuat telah menunggangi kepentingan masyarakat Wamena yang pada awalnya adalah ingin mendirikan kantor DAP. “Sa tra tau apa itu ULMWP, yang sa tau kemarin itu kita melaksanakan ibadah syukur untuk pembukaan kantor DAP, agar aspirasi kita dapat didengar oleh pemerintah pusat,” kata Simon Pakage saat menyampaikan kekecewaannya.

Sementara seorang tokoh Papua yang enggan disebutkan namanya mengatakan pada kami, pertemuan itu dilakukan tertutup dan terbatas di kantor DAP, sehingga tidak mungkin sampai ribuan orang hadir. Mereka lalu menyebarkan kabar kegiatan tersebut untuk kepentingan propaganda kelompoknya untuk membuat kesan seolah-olah intelijen kecolongan. "Makin dikasih ruang, makin senang mereka," ujar tokoh Papua itu‎. Seperti yang diberitakan news.liputan6.com (sumber)

Mari kita dukung semua program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, abaikan propaganda yang dapat memecahbelah persatuan dan kesatuan Indonesia, mari kita bangun tanah Papua ini dengan semangat kemerdekaan dalam bingkai NKRI.

Courtesy of: Papua-Satu

Read more »

PT.Freeport wewenang siapa ?

Jayapura-Sudah beberapa pekan terakhir media dihiasi berita kemelut PT. Freeport Indonesia (PTFI) yang berada di Timika Papua. Tak sedikit pula buah pikiran yang disumbangkan untuk memecahkan masalah ini, terkait Ijin Kontrak yang sudah melebihi batas serta adanya upaya perpanjangan melalui lobby-lobby dari pihak PTFI sendiri memicu timbulnya pro dan kontra yang bersifat kompleks. Baik dari ranah politik dan keamanan hingga kesenjangan sosial bagi sebagian daerah di Indonesia.

Hal ini juga menjadi sasaran empuk bagi oknum yang menginginkan kericuhan di beberapa wilayah, Seperti pernyataan Viktor Yeimo (Tokoh KNPB) yang memanfaatkan situasi saat ini dikaitkan dengan PTFI. Dalam Undang-undang sendiri sudah diatur tentang pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan Mineral bahwa pemerintah memiliki kuasa dalam pengelolaannya guna memenuhi mebutuhan ekonomi dan pembangunan. Sudah barang tentu ada tim atau badan yang membidangi pengawasan & kontrol akan hal ini.

Merujuk pada situasi di Papua sendiri telah lama aksi-aksi negatif terjadi di berbagai titik, aksi-aksi ini kebanyakan dimotori oleh gerakan yang menamakan dirinya KNPB (Komite Nasional Papua Barat) dengan ketua umumnya Viktor Yeimo (VY). Di wilyah Jayapura-Sentani dan sekitarnya, VY dikenal sebagai tokoh Kriminal baik itu dari sisi poitik dan Aksi anarkis. Beberapa waktu yang lalu VY dilaporkan warga atas perbuatan percobaan asusila dan penculikan di wilayah Sentani-Papua.

Menurut pengamat sosial Wilayah Papua Agus Ohee yang kami hubungi via telepon mengatakan bahwa "Papua itu tidak usah lagi dikait-kaitkan dengan Referendum dan Merdeka, sebab Papua ini sedah Merdeka sejak lama dan itu sudah menjadi keputusan mutlak Pemerintah dan para leluhur kita sebagai Orang Asli Papua (OAP). jika kita bandingkan Papua dulu dan sekarang itu ibarat langit dan bumi. sudah banyak kemajuan, Pembangunan dan Kebijakan yang diberikan Pemerintah untuk Papua. kalau ada orang yang mau Provokasi mengatasnamakan Papua, suruh dia mati dulu dan minta ijin pada leluhur yang turut berjuang memerdekakan Papua dalam Indonesia" tegasnya.

Beberapa saat yang lalu pula sempat ada tuntutan dari KNPB kepada Pemerintah agar memberikan ijin Wartawan Asing untuk masuk dan meliput kondisi di Papua tentang kondisi saat ini. Mereka Kaget dan memberikan apresiasi luarbiasa atas kemajuan dan modernisasi yang berkembang pesat di Papua. Sebenarnya dari awal juga tidak ada larangan bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk masuk dan berkunjung ke Indonesia selama mematuhi aturan yang berlaku. Pada intinya tidak ada alasan untuk mengkait-kaitkan masalah PTFI yang sedang terjadi dengan Referendum.
(Red.MT)

Read more »

KETUA KNPB (VICTOR YEIMO) MENCULIK ANAK PEREMPUAN

Jayapura- 28 Agustus 2015, Bandar Udara Sentani pukul 7.00 waktu setempat, dihebohkan oleh kerumunan warga di Mapolsek KP3 Bandara Sentani. Setelah tim redaksi kami menanyakan kepada salah satu warga yang enggan di sebutkan namanya menjelaskan bahwa seorang perempuan bernama Ibu Anita Kanelak (46Th) mengadukan laporan bahwa Victor Yeimo (Ketua KNPB Pusat) yang telah membawa lari anak perempuannya. Sungguh perbuatan yang tak memiliki etika dan norma imbuhnya"

Sementara keterangan yang kami dapat dari pihak KP3 Bandara sentani menyebutkan bahwa kronologi kejadian berawal saat putri dari Ibu Anita Kanelak yang akan berangkat menuju Membramo dibawa lari oleh Victor Yeimo. Pihak KP3 kemudian melaksanakan pertemuan antara Victor Yeimo dengan pihak Ibu Anita Kanelak di kantor KP3 Bandra Sentani untuk menyelesaikan masalah ini.

Hasil dari pertemuan tersebut masih di tangguhkan oleh pihak keluarga Ibu Anita Kanelak karena cara yang dilakukan oleh Sdr. Victor Yeimo tidak sesuai dengan norma dan aturan. Kedua belah pihak akan menyelesaikan masalah tersebut secara adat dan kekeluargaan. Kami hanya sebagai mediasi saja karena itu adalah tugas kami Pungkasnya"

Dari kejadian tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa seorang Victor Yeimo yang di agung-agungkan sebagai Ketua KNPB Pusat adalah seorang yang tak bermoral dan tak pantas menjadi panutan sebagai pemimpin. Faktanya kenapa pada saat pertemuan yang dilaksanakan oleh pihak KP3 tidak dihadirkan pula anak dari Ibu Anita? 2 kemungkinan, antara memang benar2 diculik atau ada modus lainnya. Red(MT)

Read more »

WARNA-WARNI AGUSTUS DI PAPUA

Papua_http, Sebagai bagian wilayah Republik Indonesia (RI) tentunya telah menjadi kewajiban bagi Provinsi terbesar di Indonesia ini turut merayakan peringatan hari kemerdekaan yang beberapa hari lagi akan kita jelang. Sudah barang tentu segala sesuatunya telah dipersiapkan oleh pemerintah daerah setempat beserta berbagai instansi lainnya bahkan seluruh lapisan masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat.

Di usia yang ke-70 ini berbagai kegiatan telah dilaksanakan untuk menyambut HUT RI (Hari Ulang Tahun Republik Indonesia) kali ini. mulai dari hal yang kecil seperti pengecatan kembali fasilitas umum baik di kawasan kota, pinggiran dan pedalaman, Lomba-lomba, hingga pelaksanaan Upacara 17 Agustus nanti. Salah satu contoh kegiatan yang saat ini sedang dilaksanakan di kawasan Jayapura adalah Festival Teluk Humbold 2015 yang berletak di kawasan Hamadi, Jayapura Selatan. Pada perayaan tersebut tersaji berbagai macam jenis kesenian dan budaya khas daerah setempat dan sekitar seperti tarian, makanan dan cinderamata yang merupakan icon dan warisan budaya.

FTH 2015

Pagelaran Festival tersebut dimaksudkan untuk menggaungkan Kebudayaan Papua di kancah Nasional maupun Internasional sebagai bentuk kepedulian terhadap kekayaan budaya Indonesia.
Tidak hanya berhenti disitu saja, Event besar lainnya yang akan dilaksanakan adalah "Colour Run" yang akan digelar beberapa hari kedepan.

Colour Run

Kegiatan ini menyedot antusias muda-mudi di kawasan Jayapura dan sekitarnya serta memperkuat animo masyarakat untuk senantiasa berolahraga dan menjaga pola hidup sehat.

Namun dari semua rangkaian kegiatan yang direncanakan, ada salah satu kegiatan Spektakuler yang disiapkan khusus untuk menyambut Hari Kemerdekaan tahun ini, yaitu Penancapan dan Pengibaran Sang Saka Merah Putih di Puncak Cartensz yang akan dilakukan dua kali. Kegiatan pertama akan digelar pada 11 Agustus 2015 dan kedua pada 17 Agustus 2015.

Carstensz Pyramid

 Dari seluruh rangkaian kegiatan yang diselenggarakan dalam menyambut Hari Kemerdekaan tahun ini menunjukkan bahwa kecintaan Papua serta jiwa nasionalisme terhadap bangsa ini sangatlah besar dan tak usah diragukan lagi ini akan menjadi momentum yang akan mengantarkan kita menuju Indonesia Emas.
Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-70. Semoga semakin kokoh dan menjadi Bangsa yang Besar, Disegani, Ditakuti dan di Hormati di mata Internasional.

Red. Muhai_Tabuni

Read more »

Ini Kata Muhay, Anggota DPR Asli Papua Tentang Ancaman OPM

Yudi Kotouki - Anggota DPR RI Fraksi PKS

Jakarta. Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI dari dapil Papua, Muhammad Yudi Kotouky, meminta aparat TNI/ Polri tidak perlu menanggapi serius tantangan perang dari kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Puron Wenda dan Enden Wanimbo beberapa hari kemarin. Hal itu dikarenakan pendekatan persuasif, humanis, dan religius lebih efektif untuk menekan konflik dan kekerasan di bumi cenderawasih tersebut
“Menurut saya hal tersebut tidak perlu terlalu ditanggapi, aparat TNI/ Polri tidak perlu terpancing. Lakukan saja dengan pendekatan yang persuasif, humanis, dan religius. Lakukanlah dialog dan komunikasi yang komprehensif (menyeluruh) dan solutif bagi Papua,” ujar legislator yang menduduki kursi di Komisi II Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, Agraria, dan Komisi Pemilihan Umum tersebut.

Berdasarkan siaran pers yang diterima redaksi papuahttp, Minggu (31/5), pria yang akrab disapa Muhay itu menegaskan bahwa pernyataannya sebagai bentuk kepedulian terhadap tanah kelahirannya karena adanya ancaman perang terbuka dari kelompok separatis yang bermarkas di Lany Jaya, Papua, tersebut. Muhay menambahkan, meskipun OPM mengakui sudah menyiapkan persenjataan, namun pemerintah tetap harus meninggalkan pendekatan militer atau cara-cara lama dalam menghadapi Papua
“Sebaliknya, pendekatan dialog dalam meredam gejolak masyarakat harus dikedepankan. Selain itu, penegakan hukum, sosial, pembangunan ekonomi, pendidikan, infrastruktur, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harus ditingkatkan,” tambahnya.
Sebagai putra daerah, dirinya ingin hukum ditegakkan setinggi-tingginya kepada setiap pelanggaran yang ada di Papua. Tidak hanya untuk masyarakat, tapi juga untuk pihak keamanan yang selama ini sering terjadi. Hal itu agar tidak ada lagi konflik dan kekerasan di tanah Papua
“Kita sebagai sesama anak bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus melakukan berbagai upaya agar tidak terjadi lagi konflik dan kekerasan di bumi Papua tercinta,” tegasnya
Pendiri Pondok Pesantren Asy-Syafi’iyah Nabire, Papua, ini menjelaskan, dirinya ingin meluruskan opini yang berkembang di masyarakat bahwa pihaknya menyarankan TNI/Polri untuk menumpas OPM. Hal tersebut tidaklah benar. Sebaliknya, Muhay ingin menghadirkan dialog-dialog yang persuasif, humanis, dan religius
“Apabila konflik Papua mau diselesaikan secara permanen, pemerintah harus merangkul semua elemen dan pemangku kepentingan agar secara bersama-sama mencari solusi yang komprehensif,” ujarnya
Keterlibatan semua pemangku kepentingan tersebut, tambah Muhay, harus berada dalam suatu mekanisme yang bertujuan untuk menghadirkan solusi komprehensif
“Dengan demikian, solusi komprehensif untuk Papua secara bersama dirumuskan, serta diterima semua pemangku kepentingan,” tutupnya.


                                                                                                                            *Red Muhay_Tabuni

Read more »

3 Anggota KNPB berhasil masuk perangkap Tim Gabungan TNI-Polri di Jayapura

JAYAPURA, papua_http.blogspot.com – Tim Gabungan TNI-Polri mengamankan 3 orang yang diduga jaringan kelompok kriminal bersenjata saat hendak melakukan transaksi jual beli amunisi di sejumlah tempat di Kota Jayapura, Rabu (28/1/2015). 

Dalam penangkapan tersebut, tim gabungan TNI-Polri mengamankan barang bukti 500 butir amunisi kaliber 5,56 milimeter, uang tunai senilai Rp 1.353.000 dan beberapa barang lainnya. 

Dari pantauan di Mapolda Papua, tiga orang yang tertangkap dalam penggerebekan tersebut antara lain AJ (29), FK (20) dan RW (27) digiring aparat bersenjata lengkap dengan pengawalan Provos TNI AD, ke gedung Direskrim Umum Polda Papua. 

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Kombes Pol Patrige Renwarin mengatakan, penggerebekan 3 anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) militan saat transaksi jual beli amunisi di PTC Entrop, Entrop, Distrik Jayapura Selatan dari pengembangan tertangkapnya 3 orang pengikut Purom Wenda di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Sabtu (24/1/2015). 

“Penangkapan ini dari pengembangan kasus 3 anggota Purom Wenda yang tertangkap di Wamena. Saat ini ketiga anggota KNPB militan masih diperiksa tim Direktoran Reskrim Polda Papua,” jelas Patrige saat ditemui di Mapolda Papua, Rabu (28/1/2015). 

Umpan 
Menurut sumber redaksi papua_http, penggerebekan transaksi amunisi di PTC Entrop dilakukan sekitar pukul 11.45 WIT ketika tim gabungan TNI-Polri mengamankan 3 anggota KNPB militan dengan seorang oknum anggota TNI AD, Serma S sedang melakukan transaksi amunisi dalam sebuah mobil. Ketiga tersangka langsung diamankan ke Mapolda Papua untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara Serma S diamankan ke Mapomdam XVII Cenderawasih. 

Terkait keterlibatan oknum anggota TNI dibantah Patrige. Menurut Patrige, dalam penangkapan tersebut, hanya 3 orang yang ditangkap dan tidak ada barang bukti yang diamankan. 

Panglima Kodam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Fransen Siahaan yang dihubungi wartawan melalui telepon selulernya mengatakan, Serma S yang diamankan dalam penggerebekan siang tadi hanya sebagai umpan karena yang bersangkutan mengenal orang yang diamankan tersebut. 

“Jadi Serma S hanya sebagai umpan karena yang bersangkutan mengenal ketiga orang yang ditahan berdasarkan pengembangan pemeriksaan tiga orang anggota kelompok bersenjata di Wamena. Tidak ada transaksi amunisi dalam penggerebekan tersebut,” jelas Fransen.

*Red : Muhai_Tabuni

Read more »

Tekan Penyelundupan Amunisi, Polda Papua Tetapkan 5 Tersangka

 

Ilustrasi

Papua_http - Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Papua menetapkan 5 tersangka sebagai pemasok dan penjual amunisi dan senjata di wilayah hukumnya. Kelimanya adalah Saiful Duila (26), Stenly Salmau alias Stenly (37), Amirullah (34), Leonard Takaria alias Leo (34) dan Herry Lawalata (19). Para tersangka dijerat UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pasal 55 ayat 1 yang ancaman hukumannya seumur hidup atau 20 tahun penjara.

Wakapolda Papua Brigjen Pol Paulus Waterpauw dalam gelar barang bukti di Ruang Reserse dan Kriminal Umum Polda Papua mengatakan, kelimanya diduga memperjual-belikan sekitar 180 amunisi dan senjata api revolver ke wilayah Manokwari, Papua Barat.

Tim Khusus Polda Papua juga mengamankan uang senilai Rp 21 juta lebih yang diduga sebagai hasil penjualan dan amunisi. Kelimanya ditangkap di Manokwari, Papua Barat beserta sejumlah barang bukti pada Sabtu 1 November 2014.

"Dari tangan mereka disita sepucuk senpi jenis laras pendek jenis revolver dan beberapa amunisi. Hasil pengembangan didapat jumlah seluruhan amunisi sebanyak 180 butir," kata Paulus saat gelar barang bukti di Polda Papua, Kota Jayapura, Selasa (4/11/2014).

Ia menjelaskan, polisi terus mengusut asal-muasal amunisi dan motif tersangka memiliki amunisi serta senpi. Misalnya penyidikannya ke arah, apakah untuk dipergunakan dan dijual ke kelompok bersenjata ataukah demi kepentingan mereka sendiri dalam konteks usaha.

"Semua masih dikembangkan. Dari daftar 2 atau 3 tahun terakhir, Polda Papua telah berhasil mengungkap sejumlah kasus amunisi dan senpi dari daerah daerah, yakni negara Seram, Maluku Utara dan Tondano, Sulawesi Utara dan beberapa kali pembelian senjata serta amunisi berasal dari Papua Nugini dan Filipina Selatan," ungkap dia.

Polda Papua juga akan meminta bantuan Mabes Polri dalam penyelidikan ini.

Harga Amunisi dan Senpi Selundupan

Sebelumnya, Polda Papua mengklaim 180 butir amunisi dan senjata api atau senpi yang rencananya akan dijual di daerah sekitar Manokwari, Papua Barat berasal dari daerah Ambon dan Ternate yang diselundupkan lewat jalur laut dengan naik KM Ngapulu.

Juru bicara Polda Papua Kombes Pol Sulistyo Pudjo Hartono mengatakan, 5 Orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelundupan senjata dan amunisi memiliki peranan masing-masing. Di antaranya Leonard Takaria alias Leo (34) dan Herry Lawalata membawa 2 pucuk senjata api laras pendek, 1 laras panjang, dan amunisi sebanyak 180 butir kaliber 5,56 milimeter.

Kemudian satu butir amunisi kaliber 3,8 mm tiba di Manokwari yang dijemput oleh Stenly (37). Selanjutnya, senjata api satu rakitan pendek dijual kepada Amirullah (34) seharga Rp 3 juta.

"Dua senpi lainnya dijual kepada Saiful Duila (26) dengan harga Rp 23,5 juta. Adanya informasi itu tim kami bergerak dari Ambon, Ternate, Sorong, Manokwari untuk melakukan pelacakan. Setelah dilacak dilakukan penangkapan pada 1 November di Jalan Trikora. Di mana saudara Amirullah dengan sepucuk senpi rakitan ditangkap dan juga lima amunisi kaliber 5,56 mm diamankan dari Stenly. Dua pucuk senpi yang sudah dijual kepada masyarakat, kami lacak tapi tidak didapat," kata Pudjo.

Tersangka Heri yang berperan sebagai pencari pembeli senpi diberikan upah Rp 950 ribu dari hasil penjualan tersebut. Hasil pemeriksaan sementara dari para tersangka diketahui bahwa amunisi berasal dari Distrik Salahutu Ambon dengan harga per butir Rp 3.000 dan per dos Rp 60 ribu.

"Dari keterangan tersangka amunisi itu  berasal dari sisa-sisa konflik Ambon dan ini bukan buatan Indonesia. Tetapi kami akan lacak dari lognya. S Senpi masih belum terlacak hingga kini," ungkap dia.

Red/MuhaiTabuni

Read more »

Media dan Aktivis, Siapa Memanfaatkan Siapa?

Jurnalis Perancis yang tertangkap di Wamena 7 Agustus 2014 (foto:tabloidjubi.com)

Papua_http :Sejumlah aktivis ditangkap pada Senin (13/10/2014) saat sedang berunjuk rasa di Kota Jayapura, Papua. Kapolres Kota Jayapura AKPB Alfred Papare mengatakan, penangkapan dilakukan karena unjuk rasa itu tak memiliki izin.

“Mereka masih dimintai keterangan. Hingga saat ini dari belasan orang tersebut tak ada yang bersedia menjawab pertanyaan penyidik. Kami akan terus kembangkan,” kata Kapolresta Jayapura sebagaimana dikutip www.liputan6.com kemarin.

Para pengunjuk rasa adalah para aktivis politik Papua merdeka dari organisasi yang mereka sebut KNPB (Komite Nasional Papua Barat) berjumlah sekitar 17 orang. Aksi unjuk rasa dilakukan terkait masih ditahannya dua jurnalis asal Perancis yang ditangkap di Wamena 7 Agustus 2014 lalu dan hingga saat ini masih berada dalam tanahan Polda Papua dalam rangka menjalani proses hukum. Kedua jurnalis itu adalah Thomas Charles Tendies (40) yang bekerja di ARTE Televisi Perancis dan Louise MarieValentine Burort yang bekerja di Media Online Perancis. Keduanya ditangkap aparat Polres Jayawijaya karena menyalahgunakan visa turis untuk melakukan pekerjaan jurnalistik di wilayah Papua. Para pengunjuk rasa menuntut agar dua jurnalis asing segera dibebaskan.

Itulah fakta yang terjadi di Papua sehari yang lalu. Tapi peristiwa penangkapan itu menimbulkan gaung luar biasa di luar sana. Ia telah menghiasi sejumlah situs berita media asing seperti website Radio New Zealand (www.radionz.co.nz), Pacific.scoop.co.nz, world.einnews.com, workersbushtelegraph.com.au, pidp.eastwestcenter.org, awpasydneynews.blogspot.com, dan entah website apalagi.

Kaca mata Media dan Aktivis

Mari kita simak isi berita versi liputan6.com di atas. Faktanya adalah: (1) ada aksi demonstrasi; (2) demo itu menuntut pembebasan dua jurnalis Perancis yang ditahan Polda Papua; (3) Karena demo itu tidak mengantongi ijin dari aparat keamanan maka demo itu dibubarkan dan sejumlah pengunjuk rasa digiring ke Mapolres Jayapura untuk dimintai keterangan.

Mana yang paling substansi dari rangkaian peristiwa tersebut: aksi demonstrasikah? Pembubaran dan penangkapan oleh polisikah? ataukah tuntutan yang disampaikan dalam aksi demo itu? Jawabannya tergantung dari sisi mana kita melihat.

Dari kacamata media, prinsipnya jelas : bad news is good news. Apalagi tuntutan dalam aksi demonstrasi itu terkait erat dengan upaya membebaskan jurnalis yang ditahan. Bagi media, memberitakan aksi demonstrasi tersebut sekaligus sebagai aksi solidaritas mereka bagi rekan-rekan seprofesi yang sedang ditahan. Soal apakah para pelaku aksi demo itu punya kepentingan lain, itu nomor dua. Yang jelas keinginan para jurnalis agar kedua jurnalis itu dibebaskan, murni datang dari dorongonan solidaritas yang mulia.

Lain lagi kaca mata para aktivis. Pembubaran dan penangkapan oleh polisi itulah yang ditunggu-tunggu. Apa yang dituntut dalam aksi demo juga penting bagi mereka karena nilainya sama-sama strategis dengan pembubaran dan penangkapan pelaku demo. Nilai strategisnya terletak pada pesan bisa disampaikan ke publik, bahkan ke dunia internasional, yaitu adanya pembungkaman demokrasi di Papua. Sementara alasan mengapa polisi membubarkan aksi demo, menangkap para pelaku aksi demo maupun penahanan terhadap kedua jurnalis itu tidaklah penting, bahkan “harus” diabaikan.

Kaca mata Polisi

Sedangkan dari kaca mata Polisi, justru apa yang dinomor-duakan dan yang “harus” diabaikan itu, itulah yang paling penting. Mengapa? Karena itulah tugas mereka dan untuk itulah mereka digaji oleh rakyat.

Dengan membuang jauh-jauh keinginan untuk menyalahkan salah satu pihak, sebuah pertanyaan kritis patut dilayangkan guna mensikapi peristiwa di atas, adalah kepada siapa kita mesti berpihak?

Pertanyaan itu hanya bisa dijawab jika kita punya pegangan yang sama, yakni melihat persoalan secara obyektif atau mendudukan permasalahan pada tempat yang semestinya.

Saya berpendapat, seyogyanya dimulai dari mengkritisi tindakan polisi, karena dalam pemberitaan di atas, Polisi lah yang menjadi subyek atau mungkin juga obyek yang disudutkan. Polisi adalah alat negara, maka tindakan polisi yang berdampak membatasi kebebasan publik “harus” berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketika polisi menangkap dan menahan dua jurnalis Perancis itu, adakah dasarnya? Ternyata ada, yaitu UU Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011 pasal 122 huruf a tentang penyalahgunaan izin tinggal.

Memang soal identitas kewartawanan keduanya sudah diklarifikasi oleh Pemerintah Perancis, tetapi toh, pelanggaran sudah terjadi sehingga keduanya harus menjalani proses hukum. Status hukum mereka saat ini adalah sudah ditetapkan sebagai Tersangka. Melalui kuasa hukumnya Aristo Pangaribuan, kedua jurnalis itu sudah meminta maaf secara tertulis kepada Pemerintah Indonesia dan berjanji tidak menggunakan informasi apapun yang mereka peroleh di Papua yang berbau propaganda.

Demikianpun pembubaran dan penangkapan terhadap para aktivis papua itu, juga ada dasarnya yaitu UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam undang-undang tersebut memuat pula tata cara pemberitahuan kegiatan secara tertulis kepada Polri setempat selambat-lambatnya 3×24 jam sebelum kegiatan diadakan. Filosofi dari pemberitahuan tersebut semata-mata agar para pelaku aksi unjuk rasa mendapatkan perlindungan keamanan dari Polri serta tidak mengganggu ketertiban umum.

Barangkali benar versi para aktivis KNPB itu bahwa mereka sudah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Polisi. Tetapi yang pasti Polisi punya catatan sendiri tentang KNPB atas aksi unjuk rasa yang mereka lakukan tanggal 26 November 2013 lalu. Seorang tukang ojek, Syamsul Muarif tewas terkena tusukan benda tajam para pendemo, dan sejumlah orang luka-luka. http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/halaman-utama/item/11150-korban-demo-rusuh-knpb-meninggal

16 Oktober 2013 dalam aksi demo KNPB di Yahukimo, satu orang tewas, dua kritis. http://papuapost.com/2013/10/demo-knpb-di-yahukimo-1-tewas-dan-2-kritis/

4 Juni 2012 dalam aksi demo KNPB di Waena, 6 orang luka-luka dan 1 orang pendemo tewas diduga akibat terinjak-injak oleh kelompok massa yang berhamburan ketika dibubarkan aparat. http://www.tribunnews.com/regional/2012/06/05/polisi-amankan-43-massa-knpb-soal-demo-papua-merdeka

Nah, dari fakta-fakta yang terungkap, saya berani menyimpulkan bahwa para aktivis papua merdeka yang tergabung dalam KNPB sedang ‘memanfaatkan’ isu penangkapan dan penahanan jurnalis Perancis tersebut untuk kepentingan eksistensi organisasi mereka. Seringnya aksi-aksi demo KNPB yang berakhir anarkis dengan sendirinya telah membatasi ruang gerak mereka. Isu penahanan kedua jurnalis Perancis itu hanya semacam ‘tameng’ untuk melindungi kepentingan politik organisasi sayap politik OPM ini. Semoga para jurnalis kita tidak terjebak

Sumber : Tabloidjubi, Bintang Papua, Papuapost, Tribunnews

Penulis : Tinus_Warobay 

Read more »

Yapen Island Operation ( Memburu DPO Papua di Kepulauan Yapen )

 

Selebaran yang di tempel di beberapa tempat di Kota Serui memajang foto dua orang anggota TPN/OPM anak buah Rudy Orarey yang kini menjadi buronan dan masuk DPO Polres Yapen. (foto: suluhupapua.com)

Jayapura, Papua_http : Setelah pada awal Oktober lalu Polda Papua mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang memuat nama sejumlah orang pelaku kriminal, Polda kini mulai melakukan penyisiran. Sabut (11/10/2014), Tim khusus Polres dan Kodim Kepulauan Yapen, Papua menggerebek markas OPM pimpinan Maikel Merani di Angkaisera, Yapen.
Sempat terjadi baku tembak. Anggota OPM kocar-kacir lari ke hutan. Dalam penggerebekan itu, Tim khusus menemukan amunisi mouser 20 butir, 5 pucuk senjata api rakitan, satu buah motor vixon, dan baju seragam loreng. Tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat sangat mendukung operasi kamtibmas tersebut mengingat selama ini kelompok Maikel Merani yang beranggotakan 15 oarang itu selalu membuat warga setempat resah karena selalu memeras warga bahkan mengancam warga dengan senjata. Warga lalu melaporkan aksi kelompok tersebut kepada Polres Kepulauan Yapen.

Awal Oktober lalu Maikel Merani sudah dimasukan dalam DPO Polda Papua. Selain Maikel, juga ada satu nama anak buah Maikel yang masuk DPO, yaitu Noki Orarei. Polres Kepulauan Yapen memberikan deadline hingga 6 Oktober 2014 agar kedua DPO dari Yapen tersebut menyerahkan diri. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, kedua tokoh yang sering terlibat dalam sejumlah aksi kriminal tersebut tidak mengindahkan himbauan aparat keamanan. Maka tindakan hukumpun dilakukan dengan cara melakukan penggerebekan di markas kedua pelaku tersebut.
Menurut Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Gatot Suprasetya, kedua DPO tersebut terlibat berbagai kasus kriminal seperti pembunuhan, makar, dan pembakaran polsek Angkaisera. Keduanya adalah anak buah dari pada Rudy Orarei yang tewas ditembak aparat di kampung Kainui, Distrik Angkaisera pada September 2014 lalu.

“…kalau mengganggu keamanan, siapapun dia, termasuk kelompok Fernando Worabay di Sasawa dan Erik Monitory akan saya tindak tegas dan saya buru.  Karena tujuan saya baik, yakni untuk kemanan didaerah ini baik, supaya pembangunan bisa berjalan dan selama mereka (kelompok sipil bersenjata-red) tidak mengganggu, kami juga tidak memburu mereka,’’ ungkap Kapolres Kepulauan Yapen awal Oktober lalu. http://suluhpapua.com/read/2014/07/02/2-anggota-tpnopm-yapen-masuk-dpo-polisi/

Denda 2 Milyar

Sikap tegas aparat keamanan di Papua memang dibutuhkan mengingat aksi-aksi kriminal kelompok sipil bersenjata tampaknya semakin brutal. Warga sering menjadi korban pemerasan, pemalakan hingga penembakan. Di wilayah Puncak, sudah diberlakukan perjanjian tertulis antara aparat keamanan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan Pemda setempat. Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 27 September 2014 itu isinya antara lain, masyarakat Kab. Puncak menolak keberadaan OPM di wilayah mereka. Jika ada yang membunuh atau menembak aparat keamanan, maka keluarganya rela membayar denda adat sebesar Rp 2 milyar. Masyarakat dan pihak yang ikut serta dalam tindakan pembunuhan tersebut atau diketahui menampung, memberikan perlindungan, makan kepada anggota TPN-OPM yang melarikan diri setelah membunuh aparat keamanan juga akan menjalani proses hukum yang berlaku. Keluarga tidak akan menuntut denda adat kepada aparat keamanan jika ada anggota keluarga mereka yang meninggal dalam karena kontak tembak dengan aparat yang tengah berpatroli.

Sikap tokoh masyarakat, tokoh gereja dan tokoh pemuda yang didukung Bupati dan DPRD Kabupaten Puncak tersebut patut diapresiasi dalam rangka menciptakan situasi kondusif di wilayah yang sering terjadi aksi penembakan tersebut. Sudah banyak anggota Polisi dan TNI maupun warga sipil yang menjadi korban kebrutalan kelompok sipil bersenjata. Aktivitas warga sangat terganggu, pembangunan oleh pemerintah di wilayah itu juga terhambat. Maka sudah selayaknya institusi keamanan di Papua memberikan perhatian serius dan penanganan secara sungguh-sungguh, dengan tetap berlandaskan hukum dan menghormatan terhadan hak asasi (HAM). Semoga.
/Red*Muhai_Tabuni

Read more »

Batas Pendaftaran CPNS Formasi Khusus Putra-Putri Asli Papua Hingga 19 Oktober 2014

Rincian Statistik UP4B

Jumlah yang sudah berhasil mendaftar CPNS Formasi Khusus OAP 2014 hingga di http://sscn.bkn.go.id per 09 Oktober 2014 pukul 10:45 WIT mencapai 558 orang.
Deputi I UP4B sudah mengirimkan surat kepada Menpan untuk meminta pengunduran pendaftaran ditutup hingga 19 Oktober 2014 pukul 23:59 WIB.

Jabatan yang tertinggi peminatnya:

• 3 orang Pengumpul dan Pengolah Data Program Pengembangan Kompetensi Pendidik - KemDikBud = 198 pelamar
• 1 orang Protokol - KemPANRB = 160 pelamar
• 1 orang Analis Kebijakan - KemPPA = 123 pelamar

Jabatan yang masih 0 pelamarnya:

• 1 orang Analis Ketahanan Keluarga - BKKBN, S1 - Gizi/Psikologi
• 2 orang Medik Veteriner Pertama - KemTan, Dokter Hewan
• 1 orang Pengawas Farmasi & Makanan - BPOM, S1 - Apoteker
• 1 orang Pengawas Lingkungan Hidup - KemLH, S2 - Kehutanan
• 2 orang Sekretaris - BPS , S1 - Sekretaris 

Read more »

Senjata Api Bukanlah Mahar

 

Ilustrasi

Manokwari – Komandan Kodim 1703 Manokwari, Papua Barat, Letkol Inf Stevanus Satrio Aribowo mengakui masih banyak senjata api yang beredar di kalangan masyarakat Manokwari.

Dandim 1703 Manokwari mengatakan bahwa masyarakat Manokwari masih menyimpan senjata api untuk digunakan sebagai alat pembayaran mas kawin.

Dandin 1703 juga menekankan kepada seluruh masyarakat Manokwari agar menyerahkan senjata yang masih dimiliki serta disimpan untuk segera diserahkan kepada pihak Kodim agar diamankan.

Masyarakat Papua terutama masyarakat Manokwari, kini sudah saatnya menggunakan uang atau perhiasan untuk dijadikan sebagai mas kawin dan tidak lagi menggunakan senjata api karena era ini dan era yang berkembang di Papua bukan zamannya lagi menggunakan senjata api.

Diharapkan agar seluruh masyarakat Manokwari yang masih menyimpan senjata api untuk diserahkan kepada pihak TNI maupun Polri agar tidak disalahgunakan serta melanggar UU yang ada.

Dandim 1703 menyampaikan bahwa peristiwa bahwa peristiwa pembakaran 30 rumah warga Kampung Wamgeti Manokwari pekan lalu merupakan salah satu contoh kecil alibat dari masyarakat yang menggunakan senjata api, karena pembakaran rumah tersebut bermula dari kasus salah seorang warga salah menggunakan senjata api.

Semua orang mengetahui bahwa menyimpan dan memiliki senjata api yang ilegal dan tanpi izin adalah suatu tindak kriminal dan dilarang serta dilarang keras oleh ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia.

Tidak seharusnya orang-orang sipil menggunakan senjata api, karena menggunakan senjata api adalah suatu hal yang membahayakan. Apabila masyarakat menyalahgunakan senjata api tersebut, maka akan terdapat korban yang berjatuhan. Dan warga masyarakat Papua akan takut serta terancam dengan adanya orang-orang yang menggunakan senjata api itu dan senjata api bukanlah suatu mahar atau mas kawin. Sesama warga Papua, tidak seharusnya kita saling menjaga dan tidak usah saling mengancam satu sama lain. Kita bersama-sama membangun Papua lebih maju dan jangan rusak Papua dengan tangan-tangan kotor yang hanya ingin menghancurkan Papua

Read more »

Lukas Enembe : “............Papua itu adalah merdeka bersama Indonesia””

“Papua tidak akan bisa merdeka dan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena semua orang tahu sejarah Papua itu adalah merdeka bersama Indonesia”

Itulah sepelintir kalimat yang diucapkan oleh Gubernur Provinsi Papua Papua dalam acara Pisah Sambut Kapolda Papua 2014, dari Irjen Pol. Drs. M. Tito Karnavian, MA, PhD kepada Brigjen Pol. Drs. Yotje Mende, M.Hum di Aula Gubernur Provinsi Papua, Kamis, 11 September 2014.

Banyak orang mengetahui bahwa sejarah Papua itu adalah Merdeka bersama Indonesia. Namun masih juga ada sekelompok orang yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia.

Enembe menjelaskan bahwa sekelompok orang itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui akan sejarah. Sehingga mereka akhirnya terhasut oleh orang-orang yang memang menginginkan kemerdekaan Papua. Salah satu usaha yang mereka lakukan adalah dengan menyerukan boikot serta menyebarluaskan opini-opini negatif terhadap pemerintah melalui Sosial media ke masyarakat.

Selain itu dalam amanat yang diberikannya dalam acara tersebut, Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe mengharapkan kepada seluruh masyarakat Papua yang ada di kota, pegunungan, dataran rendah, di pesisir untuk bisa memberi dukungan kepada Polri, memberi informasi kepada Polri untuk apapun aksi-aksi yang terjadi secara transparan, karena Papua ini baik, Papua ini damai dan dapat hidup berdampingan dengan semua orang dalam bingkai Indonesia.

“Dengan kerjasama yang baik dan kompak dengan Polsek dan Kodim-kodim yang ada disekitar kita maka kita akan melindungi rakyat kita dari gangguan-gangguan keamanan”,tambahnya.

Enembe juga mengatakan dalam waktu dekat ini kita akan mengalami masa transisi dari pemerintahan SBY ke Jokowi.  Untuk kemungkinan kebijakan pemerintahan yang baru ini seperti apa terhadap Papua dapat kita nilai nanti, tetapi yang jelas apapun kebijakan yang dibuat oleh Bapak Jokowi kita akan mendukungnya.

Read more »

Lagi dan Lagi Keresahan ciptaan OPM di Mulia Papua

Ilustrasi

Lagi-lagi terjadi peristiwa yang sangat tidak diharapkan. Tepatnya pada hari Rabu, 16 Juli 2014 sekitar pukul 14.15 WIT mobil lajuran Wamena – Mulia yang akan menuju ke Kampung Kalome dan Kampung Dangobak dihadang dan ditembaki oleh kelompok Orang Tak Dikenal (OTK). Mobil tersebut sedang membawa bahan sembako yang akan di distribusikan untuk masyarakat.
Dari penembakan tersebut, 2 orang sopir warga sipil atas nama saudara Kallo (30 th) dan saudara Laksamana (24 th) meninggal ditempat akibat terkena tembak dibagian kepala serta 1 orang atas nama saudara Bahar (40 th) terkena luka tembak dibagian pantat. Selain itu juga terdapat 4 mobil Merk Mitsubishi Strada yang dibakar.
Setelah menerima informasi bahwa terjadi penghadangan dan pembakaran yang disertai penembakan yang dilakukan oleh OTK tersebut, pasukan dari Satgas Yonif 751/R dan Tim Khusus dari Polres Mulia langsung menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan evakuasi terhadap korban untuk segera dibawa ke Rumah Sakit terdekat dan Pasukan lainnya dari Gabungan TNI dan Polri melakukan pengamanan dan penjagaan disekitar TKP.
Kejadian penembakan seperti ini sering kali terjadi di daerah-daerah pegunungan yang jauh dari Pos Pengamanan TNI/Polri. Diduga aksi pengahadangan dan pembakaran yang disertai penembakan tersebut terjadi untuk menghambat jalannya perekonomian didaerah pegunungan yang sulit dijangkau.
Kejadian ini sangat meresahkan dan merugikan masyarakat sekitar. Karena selain terganggu oleh aksi penembakan, harga sembako pun menjadi mahal karena kendaraan yang mendistribusikan sembako ke daerah tersebut sering dihadang oleh Orang Tak Dikenal. Inilah yang menyebabkan terhambatnya perkembangan ekonomi didaerah tersebut sehingga kesejahteraan pun semakin sulit dicapai.
Diharapkan kepada masyarakat sekitar yang melihat, mendengar ataupun mengetahui adanya orang-orang tak dikenal yang terindikasi ingin berbuat aksi tersebut, segera dilaporkan ke aparat keamanan di daerah sekitar untuk mencegah terjadinya kembali aksi-aksi yang tidak diinginkan tersebut.

Read more »