Senin, November 18, 2013
Unknown
SISI LAIN TENTANG PEMAHAMAN NASIONALISME PAPUA
Papua, 16 September 2013. Adakah yang masih memikirkan tentang kebenaran pemahaman Nasionalisme serta hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik? Sementara situasi di Papua kembali menegangkan pasca mahasiswa/i yang katanya melakukan aksi damai di depan Universitas Cenderawasih, di Jayapura ditangkap. Mahasiswa/i mengadakan protes damai untuk mendesak pihak Uncen memberikan draf RUU Otsus Plus yang sedang digarap oleh pemerintah daerah dengan keterlibatan Universitas Cenderawasih. Gubernur Papua Lukas Enembe menyambut ajakan Presiden SBY yang memberikan kesempatan kepada Papua untuk mendesain secara komprehensif draf RUU Otsus Plus. Menggunakan momentum sisa masa tugas Presiden SBY, Gubernur menyambut insiatif Presiden SBY ini dengan memberdayakan Uncen yang pernah terlibat dalam pembuatan UU Otsus Papua. Sekalipun sudah disadari bahwa RUU Otsus Plus tidak ada dalam pengumuman Prolegnas DPR 2013, tetapi baik Gubernur dan Mendagri masing-masing telah mempersiapkan draf RUU tsb untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat Papua dan Kemajuan Papua dalam segi fisik.
Memperhatikan pengadaan RUU Otsus Plus yang dikemas Gubernur dan Mendagri bertemu pihak DPR di awal bulan Juli 2013, upaya ini sempat mendapat kritik dari masyarakat Papua karena dinilai tidak mewakili aspirasi bersama dan berakar pada mekanisme pengambilan suara yang dipraktekkan dalam masyarakat Papua. Keterlibatan Majelis Rakyat Papua dalam penyusunan draf RUU Otsus Plus juga dipertanyakan oleh masyarakat, mengingat MRP adalah wakil-wakil rakyat yang representasinya mewakili orang asli Papua menurut sukunya masing-masing. Namun jika kita feedback kembali, inilah kewajiban mereka dalam mengambil kebijakan demi kemajuan bersama.
Penahanan mahasiswa/i telah mendorong pemimpin Gereja, Pdt Benny Giay dari Sinode Gereja Kingmi, Pares Wenda dari Persekutuan Gereja-Gereja Baptis memberikan keterangan pers sekaligus membangun kesatuan pandangan dalam masyarakat Papua terhadap perkembangan situasi politik di tanah Papua saat ini. Pdt Benny Giay menyayangkan peran UnCen sebagai lembaga pendidikan, penelitian dan pengajaran yang telah terlibat terlalu jauh pada persoalan perancangan UU Otsus Plus yang sebenarnya kewenangannya ada pada pemerintah daerah dengan membangun aspirasi dari masyarakat di seluruh Papua melalui mekanisme diskusi yang disiapkan oleh Panitia Khusus Perancangan UU Otsus Plus yang difasilitasi oleh Asisten Bidang Pemerintahan Pemerintah Daerah.
Padahal, apabila kita kaji kembali pernyataan dari Pdt Benny Giay diatas, pernyataan tersebut malah menjadi Boomerang untuk beliau sendiri. Justru Pemerintah Daerah dalam rangka membangun aspirasi dari masyarakat di seluruh Papua melalui mekanisme diskusi yang disiapkan oleh Panitia Khusus Perancangan UU Otsus Plus yang difasilitasi oleh Asisten Bidang Pemerintahan Pemerintah Daerah. maka disitulah Pemda juga menyertakan pihak Uncen selaku Pemuda yang secara notabene adalah penerus bangsa agar ikut menyumbangkan aspirasi demi kemajuan bersama. disamping itu Pemda juga menghadirkan pihak-pihak terkait sesuai fungsi masing-masing.
Menarik memperhatikan tanggapan beberapa Media Online yang menilai tentang pelaksanaan konferensi press yang dilakukan oleh Pdt. Benny Giay dianggap sebagai tanda penolakan terhadap percepatan pembangunan di tanah Papua. Anggapan dari kelompok masyarakat ini justru bertolak belakang dengan kenyataan tentang tujuan dari pelaksanaan RUU Otsus Plus adalah menjaminkan tentang pencalonan kepala daerah di Propinsi Papua dan Papua Barat harus berasal dari anak Papua. Selain itu, RUU ini juga memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk terlibat langsung memperoleh dana pajak yang diserahkan oleh PT Freeport tanpa melalui pengelolaan pemerintah pusat.
Dengan pengalaman sebagai seorang Pendeta yang melihat secara jeli penderitaan orang asli Papua, Pdt. Benny Giay tentu saja berani bertanya tentang dampak dari perancangan UU Otsus Khusus ini sebenarnya untuk siapakah? Pengalaman selama hampir 12 tahun sejak UU Otsus Papua diturunkan, perubahan secara ekonomi yang mengantarkan orang asli Papua menjadi pelaku ekonomi di tanah sendiri belum terlihat dengan merata. Beban masyarakat bersama saat ini adalah kemiskinan dan rendahnya SDM di Papua dalam mengelola Papua tidak bisa dipungkiri sebagai bagian dari ketidak matangan antara produk UU Otsus yang dihasilkan dengan mekanisme pembangunan yang profesional tanpa terjadinya penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan sendiri, maupun korupsi yang menjamur pada berbagai birokrasi di Papua.
Saya tidak terlalu mengenal Pdt Benny Giay, kecuali membaca disertasinya yang berjudul Zakheus Pakage and His Communities (1995), Tetapi sekarang, Sebagai orang Papua, dengan kapasitas melakukan penelitian melintasi ruang dan disiplin sosiologi dan antropologi untuk mengerti bagaimana orang Papua berpikir, Pdt Benny Giay dengan cara pemikirannya berbeda dari pemerintah atau kelompok elite lain di dalam lapisan struktur sosial di sana, saya menilai bahwa sebesar apapun hak kita untuk menyetir Pemerintah Daerah, kita harus melihat dari segi Kewajiban kita sebagai masyarakat madani harus mendukung kebijakan dan usaha pemerintah untuk memajukan Provinsi Papua secara sistematis maupun fisik.Sedangkan demi menggapai tujuan pembangunan suatu daerah, itu tidak terlepas dari bagaimana peranan lapisan masyarakat dalam mendukung program Pemerintah Daerah yang juga ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Papua sendiri.
Papua, 16 September 2013. Adakah yang masih memikirkan tentang kebenaran pemahaman Nasionalisme serta hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik? Sementara situasi di Papua kembali menegangkan pasca mahasiswa/i yang katanya melakukan aksi damai di depan Universitas Cenderawasih, di Jayapura ditangkap. Mahasiswa/i mengadakan protes damai untuk mendesak pihak Uncen memberikan draf RUU Otsus Plus yang sedang digarap oleh pemerintah daerah dengan keterlibatan Universitas Cenderawasih. Gubernur Papua Lukas Enembe menyambut ajakan Presiden SBY yang memberikan kesempatan kepada Papua untuk mendesain secara komprehensif draf RUU Otsus Plus. Menggunakan momentum sisa masa tugas Presiden SBY, Gubernur menyambut insiatif Presiden SBY ini dengan memberdayakan Uncen yang pernah terlibat dalam pembuatan UU Otsus Papua. Sekalipun sudah disadari bahwa RUU Otsus Plus tidak ada dalam pengumuman Prolegnas DPR 2013, tetapi baik Gubernur dan Mendagri masing-masing telah mempersiapkan draf RUU tsb untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat Papua dan Kemajuan Papua dalam segi fisik.
Memperhatikan pengadaan RUU Otsus Plus yang dikemas Gubernur dan Mendagri bertemu pihak DPR di awal bulan Juli 2013, upaya ini sempat mendapat kritik dari masyarakat Papua karena dinilai tidak mewakili aspirasi bersama dan berakar pada mekanisme pengambilan suara yang dipraktekkan dalam masyarakat Papua. Keterlibatan Majelis Rakyat Papua dalam penyusunan draf RUU Otsus Plus juga dipertanyakan oleh masyarakat, mengingat MRP adalah wakil-wakil rakyat yang representasinya mewakili orang asli Papua menurut sukunya masing-masing. Namun jika kita feedback kembali, inilah kewajiban mereka dalam mengambil kebijakan demi kemajuan bersama.
 |
| Ilustrasi |
Padahal, apabila kita kaji kembali pernyataan dari Pdt Benny Giay diatas, pernyataan tersebut malah menjadi Boomerang untuk beliau sendiri. Justru Pemerintah Daerah dalam rangka membangun aspirasi dari masyarakat di seluruh Papua melalui mekanisme diskusi yang disiapkan oleh Panitia Khusus Perancangan UU Otsus Plus yang difasilitasi oleh Asisten Bidang Pemerintahan Pemerintah Daerah. maka disitulah Pemda juga menyertakan pihak Uncen selaku Pemuda yang secara notabene adalah penerus bangsa agar ikut menyumbangkan aspirasi demi kemajuan bersama. disamping itu Pemda juga menghadirkan pihak-pihak terkait sesuai fungsi masing-masing.
Menarik memperhatikan tanggapan beberapa Media Online yang menilai tentang pelaksanaan konferensi press yang dilakukan oleh Pdt. Benny Giay dianggap sebagai tanda penolakan terhadap percepatan pembangunan di tanah Papua. Anggapan dari kelompok masyarakat ini justru bertolak belakang dengan kenyataan tentang tujuan dari pelaksanaan RUU Otsus Plus adalah menjaminkan tentang pencalonan kepala daerah di Propinsi Papua dan Papua Barat harus berasal dari anak Papua. Selain itu, RUU ini juga memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk terlibat langsung memperoleh dana pajak yang diserahkan oleh PT Freeport tanpa melalui pengelolaan pemerintah pusat.
Dengan pengalaman sebagai seorang Pendeta yang melihat secara jeli penderitaan orang asli Papua, Pdt. Benny Giay tentu saja berani bertanya tentang dampak dari perancangan UU Otsus Khusus ini sebenarnya untuk siapakah? Pengalaman selama hampir 12 tahun sejak UU Otsus Papua diturunkan, perubahan secara ekonomi yang mengantarkan orang asli Papua menjadi pelaku ekonomi di tanah sendiri belum terlihat dengan merata. Beban masyarakat bersama saat ini adalah kemiskinan dan rendahnya SDM di Papua dalam mengelola Papua tidak bisa dipungkiri sebagai bagian dari ketidak matangan antara produk UU Otsus yang dihasilkan dengan mekanisme pembangunan yang profesional tanpa terjadinya penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan sendiri, maupun korupsi yang menjamur pada berbagai birokrasi di Papua.
Saya tidak terlalu mengenal Pdt Benny Giay, kecuali membaca disertasinya yang berjudul Zakheus Pakage and His Communities (1995), Tetapi sekarang, Sebagai orang Papua, dengan kapasitas melakukan penelitian melintasi ruang dan disiplin sosiologi dan antropologi untuk mengerti bagaimana orang Papua berpikir, Pdt Benny Giay dengan cara pemikirannya berbeda dari pemerintah atau kelompok elite lain di dalam lapisan struktur sosial di sana, saya menilai bahwa sebesar apapun hak kita untuk menyetir Pemerintah Daerah, kita harus melihat dari segi Kewajiban kita sebagai masyarakat madani harus mendukung kebijakan dan usaha pemerintah untuk memajukan Provinsi Papua secara sistematis maupun fisik.Sedangkan demi menggapai tujuan pembangunan suatu daerah, itu tidak terlepas dari bagaimana peranan lapisan masyarakat dalam mendukung program Pemerintah Daerah yang juga ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Papua sendiri.
.jpg)
