Ini Tujuan Utama Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat

JAKARTA – Kementeriaan Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) diwakili Deputi I Kemenko PMK I Nyoman Shuida bersama Irjen Kopassus Kolonel Inf. Kartika Adi dan Kepala Bagian Administrasi dan Logistik (Kabag Minlog) Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat tahun 2016 Letkol Cba Putra B. Tanjung, menggelar Rapat Koordinasi terkait pelaksanaan Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat tahun 2016, di ruang rapat utama Kementerian PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (10/2).

Hadir dalam rapat ini antara lain perwakilan Kementerian terkait dan perwakilan pemerintah daerah Bintuni, Kaimana, Wondama, Sorong Selatan serta Kabag Minlog Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat 2016.

Dalam rapat tersebut, Deputi I Kemenko PMK I Nyoman Shuida menyampaikan bahwa rapat ini merupakan kelanjuta  dari pengarahan Menko PMK Puan Maharani pada pembukaan Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat tahun 2016 di Pusdik Passus Batujajar Bandung, Jawa Barat, tanggal 15 Januari 2016.

Kabag Minlog Ekspedisi NKRI Letkol Cba Putra B. Tanjung  memaparkan, tujuan utama Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat tahun 2016 adalah Rasa Peduli dan Cinta Tanah Air.

Ia juga menyampaikan bahwa dalam Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat tahun 2016 ini, akan mendata serta meneliti sumber daya alam, meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Bakti Sosial, mengembangkan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Masyarakat, membangun infrastruktur di daerah terpencil, meningkatkan akses perhubungan dan komunikasi. Selain itu, memberikan teladan kepada masyarakat untuk melestarikan alam, memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Nasional, merealisasikan Program Revolusi Mental, meningkatkan Pertahanan Nasional dan Bela Negara serta mendukung Program Nawa Cita Pemerintah Jokowi.

“Terima kasih kepada semua Kementerian yang sudah banyak membantu proses pelaksanaan Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat tahun 2016 ini. Kami juga mengharapkan dukungan dari Pemerintah Daerah setempat selama pelaksanaan ekspedisi ini sampai berakhir pada bulan Mei mendatang,” ujar Letkol Cba Putra B. Tanjung.

Dalam rapat Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat tahun 2016, juga dipaparkan dukungan dari perwakilan Kementerian PUPR, Bina Marga, Perhubungan, Kominfo, ESDM, Kemensos, Kemenkop dan UKM, Kemendes PDT dan Transmigrasi, LIPI, BKKBN serta perwakilan Pemda Sororng Selatan, Bintuni, Wondama dan Kaimana.

Deputi 1 Kemenko PMK I Nyoman Shuida menekankan bahwa dukungan dari masing-masing Kementerian mutlak dilakukan agar pelaksanaan Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat tahun 2016 ini sesuai dengan harapan dan kelestarian alam Indonesia yang kita cintai tetap terjaga.

Read more »

SYUKURAN HONAI ADAT PAPUA DI DOMPLENG PIHAK ULMWP

Terkait pemberitaan media tentang peresmian kantor United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Senin (15/2) di Wamena beberapa hari lalu, banyak kejanggalan yang terjadi jika kita mau cermati secara seksama.

ULMWP sendiri sebenarnya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang didirikan di Vanuatu dan didirikan untuk mewakili orang Papua yang tinggal di luar Indonesia, seperti dikatakan Perdana Menteri Papua Nugini (PNG) Peter O’Neill, yang dilansir tempo.co pada 26 Juni 2015, menyatakan bahwa sebuah organisasi Papua Barat yang bernama ULMWP diberi status pengamat dalam KTT MSG dan mewakili orang Papua yang tinggal di luar Indonesia. (sumber)

Status sebagai pengamat ini juga ditegaskan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Natsir. Menurut Arrmanatha, status ULMWP sebagai “observer” (pengamat) dalam Kelompok Negara-negara Melanesia atau Melanesian Spearhead Group (MSG) tidak dapat berubah menjadi status anggota karena ULMWP hanya sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM). (sumber)

Pihak keamanan sendiri dalam hal ini Polres Jayawijaya saat dimintai konfirmasi mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan izin kepada mereka untuk mengadakan acara tersebut, informasi yang kami terima saat ini adalah permintaan izin untuk melakukan pembukaan kantor Dewan Adat Papua (DAP).

Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Teguh Puji Rahardjo yang menyatakan peresmian kantor Gerakan Pembebasan Papua merupakan bentuk pengelabuan sejumlah oknum terhadap masyarakat Wamena yang sebelumnya berniat meresmikan kantor DAP. Peresmian yang dikabarkan dihadiri oleh sekitar 5000-an orang itu juga tidak dibenarkan, pasalnya gedung tempat berlangsungnya acara hanya berkapasitas tak lebih dari 200 orang.

Beberapa masyarakat yang mengikuti acara tersebut juga merasa tertipu dengan oknum-oknum yang diduga kuat telah menunggangi kepentingan masyarakat Wamena yang pada awalnya adalah ingin mendirikan kantor DAP. “Sa tra tau apa itu ULMWP, yang sa tau kemarin itu kita melaksanakan ibadah syukur untuk pembukaan kantor DAP, agar aspirasi kita dapat didengar oleh pemerintah pusat,” kata Simon Pakage saat menyampaikan kekecewaannya.

Sementara seorang tokoh Papua yang enggan disebutkan namanya mengatakan pada kami, pertemuan itu dilakukan tertutup dan terbatas di kantor DAP, sehingga tidak mungkin sampai ribuan orang hadir. Mereka lalu menyebarkan kabar kegiatan tersebut untuk kepentingan propaganda kelompoknya untuk membuat kesan seolah-olah intelijen kecolongan. "Makin dikasih ruang, makin senang mereka," ujar tokoh Papua itu‎. Seperti yang diberitakan news.liputan6.com (sumber)

Mari kita dukung semua program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, abaikan propaganda yang dapat memecahbelah persatuan dan kesatuan Indonesia, mari kita bangun tanah Papua ini dengan semangat kemerdekaan dalam bingkai NKRI.

Courtesy of: Papua-Satu

Read more »

“AMP” BERBEDA JALUR DENGAN IMPIAN PAPUA

Berawal dari masuknya modernisasi di tanah Papua yang merambat dan berkembang pasca pelaksanaan Pepera pada tahun 1969 tentunya diikuti juga perkembangan diberbagai bidang seperti ekonomi, pembangunan, pemerintahan, sosial budaya, kesehatan dan khususnya pendidikan. Namun kali ini kami akan mengulas tentang pendidikan bagi para pemuda Papua yang merupakan penerus dan modal utama bagi kelangsungan perkembangan serta kemajuan Papua. Menurut saya secara pribadi, Pendidikan adalah hal atau sektor yang harus selalu diutamakan dibandingkan bidang lainnya, dengan demikian maka pengembangan selanjutnya akan lebih mudah dan cepat.

Di Papua sendiri sudah berdiri berbagai fasilitas pendidikan baik dari tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hingga perguruan tinggi yang kualitas dan kwantitasnya mampu bersaing di tingkat Nasional bahkan Internasional. Hal ini tidak lain adalah salah satu bentuk perhatian dan upaya pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa terutama generasi muda Papua. Tidak hanya sampai disitu, Pemerintah daerah Papua juga memberikan perlakuan khusus melalui program Otonomi Khusus tahun 2001^[2] dengan memberikan fasilitas asrama khusus untuk para mahasiswa asal Papua yang mengejar pendidikan tingkat lanjut (Universitas) di luar daerah Papua. Dengan demikian diharapkan mereka mampu memberikan Kontribusi positif dan signifikan saat mereka kembali ke tanah kelahiran, yaitu Papua.

Mengapa harus mengutamakan Pendidikan

Bagi saya pribadi, ilmu pengetahuan merupakan hal yang sangat mendasar bagi setiap anak, terlebih lagi bagi anak-anak asli Papua yang suatu saat nanti jelas akan menjadi pribadi-pribadi yang akan membangun dan menjadikan Papua salah satu daerah yang diunggulkan dan diperhitungkan di mata dunia. Ibaratkan anak kecil yang saat ini masih belajar merangkak dan esok menjadi tulang punggung dalam setiap sendi kehidupan orang tuanya, dari segi essential^[3] hal tersebut juga merupakan sirkulasi sosial kehidupan yang saling memberikan hubungan timbal balik dan saling membutuhkan dan memberikan.

Dengan demikian pendidikan merupakan hal yang sangat mutlak dan mendasar yang harus dimiliki oleh setiap individu utamanya bagi Orang Asli Papua (OAP) mulai dari anak-anak hingga dewasa, sehingga mereka bisa memberikan pemikiran dan inovasi di berbagai bidang yang dinilai perlu dan segera dicapai oleh pemerintah setempat. Karena seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Papua ini milik kita semua, Papua adalah satu dan satu-satunya. Sudah seharusnya kita berikan yang terbaik untuk kemajuan dan kelangsungan masa depan Papua nantinya.

Ketika Mahasiswa Papua disalahgunakan

Miris dan Kecewa,..!!!

Kata itu yang timbul dalam benak saat mengetahui kondisi segelintir mahasiswa Papua saat ini. Beberapa Organisasi yang sengaja dibentuk oleh oknum intelektual politik yang menyusup dan mengatasnamakan mahasiswa Papua, mengajak serta merekrut mereka untuk bergabung tanpa menyadari maksud dan tujuan sebenarnya. Ambillah contoh AMP (Aliansi Mahasiswa Papua) yang secara vokal sering menyalahkan Pemerintah dan Aparat tanpa memberikan kontribusi yang lugas maupun solusi yang relevan sebagai individu yang secara notabene “Berpendidikan”. Secara keseluruhan visi misinya berisikan Provokasi dan kecaman. Jelas hal demikian itu merupakan cerminan yang tidak baik dalam dunia pendidikan Papua pada khususnya. Namun saya masih berkeyakinan tidak semua mahasiswa Papua demikian bahkan yang sudah bergabungpun saya yakin ada diantara mereka tidak tahu apa-apa tentang organisasi tersebut.

Mengenai kebebasan berpendapat bagi mahasiswa bahkan seluruh rakyat Indonesia sudah jelas, kita diberikan ruang seluas-luasnya untuk memberikan aspirasi dan berpendapat, namun harus diperhatikan terlebih dahulu tentang tingkat kepantasan dan relevansinya.

Berbanding terbalik dengan tujuan dan impian Papua untuk menjadikan generasi muda sebagai harapan baru yang akan membawa kemajuan pesat untuk masa depan Papua yang gemilang. Demikian pula Pemerintah Indonesia yang telah memberikan kebijaksanaan Otsus dan berbagai fasilitas yang disediakan seakan-akan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Menurut Pengamat Pendidikan asal Papua sekaligus sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mengatakan bahwa “Jikalaupun tak bisa memberikan prestasi yang baik, tidak sepantasnya malah menjadi provokator dan pemicu perpecahan di Indonesia” Tegasnya. Memang Benar, anak Papua diberikan ‘kekhususan’ dengan disediakannya berbagai fasilitas yang lebih daripada mahasiswa lainnya namun bukan berarti mereka bisa bertindak semaunya, tapi diharapkan dengan demikian mereka bisa merasakan perhatian pemerintah pusat yang berharap besar pada setiap pemuda asal Papua agar bisa membangun tanah Papua bersama.

AMP adalah topeng politik

Sejarah organisasi AMP pertama kali dibentuk oleh mahasiswa asal Papua yang melanjutkan kuliah di pulau Jawa yaitu di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), selanjutnya secara organisasi dideklarasikan dan didirikan pada tanggal 30 Mei 1998 di Jl. Guntur Kawi, Manggarai, Jakarta Selatan.  Dengan diketuai oleh Denianus Tari Wanimbo, dan Sekretaris Jenderal Hendrik Ronsumbre. Sejak saat itu mereka semakin bebas bersepak terjang dan memprovokasi situasi yang ada dengan selalu mengkait-kaitkan Pelanggaran didalamnya. Jelas tidak mencerminkan etika edukatif^[4] sedikitpun. Dari Platformnya^[5] sendiri sudah menunjukkan bahwa aliansi mahasiswa ini mengandung unsur sara^[6] dengan demikian aliansi tersebut termasuk Organisasi ilegal.

Seharusnya para mahasiswa Papua sadar akan hal ini, sehingga tidak terpengaruh dan salah mengambil keputusan. Lihat kembali tujuan untuk melanjutkan pendidikan itu adalah memperdalam ilmu pengetahuan dan membuka wawasan lebih luas, sehingga mempermudah kita dalam menggapai cita-cita. Sebagai Individu berpendidikan seharusnya lebih tahu bahwa keputusan bersama adalah Mutlak. Papua adalah bagian tak terpisahkan dari bingkai NKRI, dan sampai kapanpun akan tetap seperti itu.

Meskipun tuntutan mereka selalu tidak berdasar dan beralasan bahkan tidak logis, namun sebagai OAP saya pribadi ingin mengajak mereka untuk kembali berfikir jernih. Masih ada kesempatan sebelum terlanjur jauh di jalur yang salah.

Oleh: Muhay Tabuni


pustaka:

[1] Pepera adalah (Penentuan Pendapat Rakyat) dilaksanakan tanggal 15 Juli s.d 02 Agustus 1969 yang diawasi PBB, hasilnya menyatakan bahwa daerah Irian Barat tetap berada dalam wilayah NKRI dan dikukuhkan dengan Resolusi PBB No.2504 Tanggal 19 Oktober 1969. Indonesia melaksanakan hasil Pepera dengan membentuk Provinsi Otonomi Irian Jaya dan Kabupaten Otonom melalui UU No.12 Tahun 1969.

[2] Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada suatu daerah ‘tertentu’ untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan agar daerah tersebut dapat menata daerah dan bagiannya agar lebih baik lagi dan mengalami percepatan perkembangan dibidang tertentu sesuai kebutuhan.

[3] essential adalah Sifat Dasar [eng]

[4] Edukatif : Berpendidikan, Terpelajar

[5] Plaform AMP:“Melawan Neo-Kolonialisme Indonesia, Melawan Neo-Liberalisme/Imperialisme Ekonomi Global dan Melawan Militerisme Indonesia”

Visi: Membebaskan Negeri West Papua dari Segala macam Bentuk Penindasan Penjajahan bagi Umat Manusia dan Menciptakan Rakyat West Papua yang Berdaulat secara Politik, dengan Pembentukan Negara West Papua yang Mandiri.

Nilai-Nilai Dasar: HAM (Hak Menentukan Nasib Sendiri), Demokratis, Solidaritas, Kesetaraan, Swadaya. Berikut adalah Landasan Strategi dan Taktik Perjuangan AMP: Landasan Strategi dan Taktik (Stratak) Perjuangan AMP diatur berdasarkan pembacaan situasi obyektif politik, baik situasi politik
(http://ampjogja.blogspot.co.id/2012/05/gerakan-perlawanan-mahasiswa-papua.html)

[6] sara adalah (Suku Ras Agama dan Antar golongan)

Read more »