Papuaku Papuamu juga

Papua, alam dengan sejuta pesona keindahan dan potensi alamnya yang menjadi ikon kebanggaan Indonesia, Merupakan kewajiban Pemerintah untuk senantiasa memperhatikan wilayah teritorialnya untuk memberikan kemajuan dan pengembangan potensi wilayah dari Sabang sampai Merauke.

Seperti yang kita ketahui, berbagai upaya pemerintah untuk memberikan kesejahteraan dan perhatian bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan yang tertera di salah satu butir Pancasila dan isi pembukaan UUD 1945 dan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia, namun demikian dibalik hak pasti ada kewajiban. Papua adalah wilayah yang mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daripada wilayah-wilayah yang lain, terbukti dengan adanya Otonomi Khusus dan sekarang menjadi Otsus Plus hingga program-program lainnya yang bersifat membangun, mendidik dan memajukan Papua. Hal ini merupakan salah satu bentuk rasa cinta kepada Negeri Indonesia, sudah semetinya pemerintah melakukan hal ini, karena orang tua yang baik tak mungkin menelantarkan anaknya.

Bukan hanya itu, dari segi pembangunan SDM pun mulai di galakkan seiring pesatnya kemajuan pembangunan fisikal di Papua apalagi menyambut pelaksanaan program P4B yang akan menghubungkan jalan-jalan keras yang menembus hutan dan mencakup hampir seluruh wilayah Papua yang sedang berjalan dan akan merubah wajah Papua menjadi daerah dengan perkembangan wilayah yang pesat.

Namun bukanlah perkara mudah bagi pemerintah untuk menjamin semua bantuan pusat akan sampai ke tangan yang tepat, ada banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain kualitas pejabat-pejabat daerah yang diberikan mandat dan kepercayaan untuk mensejahterakan rakyat dan wilayahnya, ini masih belum bisa di jamin, ambillah contoh kasus ketua komisi DPRD Papua Barat Yosef Yohan Auri, Wakil Ketua I Demianus Idji, Wakil Ketua II Robert M. Nauw, dan mantan Sekda Papua Barat, Ir. Marthen l Rumadas. Mereka divonis atas kasus korupsi APBD 2011 sebesar Rp 22 miliar. Sumber: detik.com dan masih banyak kasus-kasus yang lain yang hanya menimbulkan dampak negatif bagi pembangunan di Papua.

Bukan hanya itu saja, tapi masih banyak kasus-kasus yang lain yang merampas hak-hak rakyat Papua yang seharusnya mendapatkan kebijakan dan penghargaan dari pemerintah. inilah tugas bersama kita untuk membersihkan Papua dari tangan-tangan gatal seperti diatas. semoga Penerus Bangsa dan Pemuda Papua kelak akan menjadi pelopor dan pengsntsr keberhasilan pembangunan di Papua sehngga mampu bersaing bahkan melebihi potensi wilayah lain di Indonesia.

Muhai_Tabuni

Read more »

Lindungi Papua

PEMERINTAH Australia terus ngotot membebaskan satu warga negaranya yang telah divonis 20 tahun penjara oleh lembaga penegakan hukum Indonesia  karena terbukti masuk Bali  membawa 4,2 Kg ganja.

Ditegaskan bahwa Sehapelle Leigh Corby  hanya korban. Barang haram itu bukan miliknya, tapi dimasukkan pihak lain ke dalam tas yang bersangkutan sebelum diperiksa petugas bandara di Pulau Dewata.

Sampai hari ini upaya mereka melindungi  anak bangsanya  itu, tetap membara. Sikap pemerintah Indonesia justru meluntur. Bahkan ada skenario membebaskan berdalih demi kemanusiaan.

Bagi kita kesalahan Corby sudah final. Tidak bisa dialibikan sebagai korban sindikat.  Justru yang membuat takjub tertuju pada upaya keras  pemerintah negara tetangga itu. Tak mundur sejengkal pun untuk melindungi segenap rakyatnya.

Bangsa Indonesia menanti-nantikan penguasa yang sah di negeri ini memiliki kemampuan atau keberanian setara Australia. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan, pemerintah berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Kasus hukuman pancung di Arab Saudi atau hukuman mati di Malaysia dijatuhkan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air,  tak berdaya dicegah pemerintah Indonesia. Lebih menyesakkan rongga dada ketika menyaksikan diplomat kita di negara yang bersangkutan berbicara bagai tak punya beban.

Bahkan cenderung menyalahkan anak bangsa  sendiri sambil memuji penegakan hukum pada negara tempatnya menjalankan tugas.  Pejabat penyelenggara negara macam apa  mereka itu? Hanya tahu hak tanpa mau betanggung-jawab sesuai amanat undang-undang.

Sebelum mengakhiri masa pemerintahan periode kedua, kita mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama perangkat diplomatnya  mampu melindungi WNI asal Papua yang baru-baru ini jadi korban arogansi tentara Negara Papua Nugini.

Kapal saudara kita itu ditembaki mereka hingga tenggelam. Sejumlah penumpang terjungkal ke laut dan sampai kemarin belum diketahui nasibnya.

Kewibawaan Indonesia harus ditegakkan dengan cara mengedepankan diplomasi, tapa mengharamkan kemungkinan terburuk untuk mengerahkan kekuatan militer ke negara  tetangga sebelah timur itu. Menteri Luar Negeri  Marty M. Natalegawa belum merespons.

Baginya ini adalah tugas yang harus dijalani dengan sepenuh hati seperti  Menteri Luar Negeri Australia yang terbukti mampu membuat pemerintah kita kedodoran dalam perkara Corby.

Read more »

jangan biarkan OPM meradang

Yapen

Puncak Jaya-  jumat tgl 7 feb 2014 pkl 07.00 WIT, masyarakat di kamp. Kulirik distrik. Muara kab. Puncak jaya di gegerkan oleh adanya pembakaran terhadap honai milik masyarakat an. OLARINGEN yg dilakukan oleh kelompok separatis OPM daerah yambi. seperti yang sempat dilansir oleh beberapa media berita ternama:

www.tribunnews.com

www.kodam17cenderawasih.mil.id

news.liputan6.com


Dari salah satu warga yang tak mau disebitkan namanya mengatakan bahwa dia sempat melihat salah satu pelaku pembakaran yang ia kenal atas nama LERRY MAYU TELENGGEN.

Belum sempat berita ini menyurut kini kelompok separatis ini kembali berulah dengan menghembuskan isu miring kepada warga kampung Sasawa  kabeten Yapen sehingga  menyebabkan beberapa warga mengungsi. Hal ini membuat kegiatan di daerah tersebut terganggu dan mengusik ketenangan masyarakat setempat.

Kepala Suku dan tokoh agama setempat telah menghimbau masyarakat untuk kembali ke rumah masing-masing dan menegaskan kembali bahwa bahwa TNI & Polri utk melindungi masyarakat, bukan memusuhi masyarakat, karena ini hanya akal-akalan serta pembohongan publik oleh kelompok OPM untuk mengaaukan situasi.

Bupati Yapen, tokoh masyarakat serta tokoh agama melaksanakan rekondisi wilayah tersebut agar aktivitas warga kembali normal. seperti yang telah dilansir oleh:

www.kodam17cenderawasih.mil.id dan www.papuapos.com

"Memang situasi seperti ini sering dimanfaatkan oleh kelompok separatis. Hal ini sangat merugikan dan sudah barang tentu meresahkan warga setempat. Namun kebanyakan warga sudah tau akan kebohongan-kebohongan yang sering dilontarkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab seperti mereka. Jadi hanya sebagian warga saja yang se,pat mengungsi, namun sekarang telah kembali ke rumah masing-masing. Kami berharap aparat dan pemerintah segera menyelesaikan masalah ini supaya tidak berlarut-larut." tungkas salah satu tokoh masyarakat kampung Sasawa.

Read more »

Bentrok warga Timika sebabkan 1 orang tewas

Ilustrasi

TIMIKA - Seorang warga tewas dan beberapa lainnya terluka terkena senjata tajam akibat bentrokan antara dua kelompok warga di Jalan Pattimura, Timika, Mimika, Papua, Minggu (9/2/2014) malam. Informasi yang dihimpun di Timika, bentrokan terjadi sekitar pukul 22.45 WIT, Puluhan orang dari dua kelompok warga yang sudah beberapa kali terlibat bentrok, secara tiba-tiba saling serang di Jalan Pattimura bahkan meluas hingga Jalan Budi Utomo.
Selain seorang warga yang tewas dan dua lainnya tertusuk tombak, dua rumah dibakar massa yang saling serang dengan panah wayar, tombak, dan parang itu. Aparat kepolisian dari Polres Mimika dibantu Brimob Detasemen B Timika yang datang satu jam kemudian langsung berupaya melerai dua kelompok warga bertikai.
John, salah seorang warga Jalan Budi Utomo mengatakan keributan yang berujung bentrok berlangsung tiba-tiba. Ia juga sempat melihat asap hitam membumbung, kemungkinan ada rumah yang dibakar dua kelompok warga bertikai.
"Kejadiannya tiba-tiba saja, tidak ada keributan sebelumnya. Semua ketakutan, jalan langsung sepi. Pedagang kaki lima dan kios langsung tutup," ungkap John.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan dari aparat kepolisian terkait keributan dua kelompok warga yang sudah kesekian kali terlibat bentrok di Timika.

Read more »

Perjalanan Papua Sebelum Sekarang

Papoea

Pada saat bala tentara Jepang mulai berhasil dipukul mundur oleh tentara Amerika pada tahun 1944 maka Jenderal Douglas Mac Arthur lalu mendirikan markas besarnya di sentani Papua. Bahkan selama berada di Papua Jenderal Douglas Mac Arthur membangun pangkalan angkatan udara yang mana fasilitas itu hingga kini masih digunkan sebagai airport terbesar di Provinsi Papua.

pendaratan pasukan pimpinan Mac Arthur

Ketika bala tentara jepang berhasil dikalahkan pada tanggal 13 Agustus 1945 selanjutnya mereka lalu dilucuti oleh tentara sekutu dan NICA (Netherland Indische Company Administration). Akan tetapi ketika Belanda ingin menjajah lagi, Indonesia kemudian menyatakan diri telah merdeka dan menjadi negara berdaulat.

Melalui perjuangan politik dan bersenjata akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia yang meliputi bekas jajahan hindia-Belanda (kecuali Papua Barat), dengan catatan bahwa dalam setahun sejak penyerahan kedaulatan akan dibicarakan tentang penyerahan Papua Barat antar RI dan Belanda.

Karena sampai hampir setahun lebih Belanda tidak pernah memperlihatkan niat baiknya untuk mengembalikan Papua sesuai dengan yang dijanjikannya dalam KMB(Konferensi Meja Bundar) di Deenhag. Maka presiden Soekarno mulai melakukan lobi internasional.

Sehingga pada tahun 1957 Presiden Soekarno mulai mendesak PBB agar menekan Belanda untuk mengembalikan Niuw Guinea atau West Papua kepada Indonesia. Pendekatan yang digunakan oleh Soekarno yaitu bangsa Papua adalah juga masyarakat Indonesia seperti saudara-saudaranya di Maluku Utara.

Sejak 1954 – 1957 pemerintah Indonesia memasukan masalah Papua Barat ke sidang umum PBB namun tidak ada tindakan konkrit yang diambil PBB. Bahkan Belanda malah memasukan Papua Barat menjadi salah satu provinsinya dengan sebutan Nederlans Nieuw Guinea, sehingga Perdana Meteri Ali Sastrowardoyo membentuk pemerintahan kontra yang bernama pemerintahan Irian Barat Soa Siu yang meliputi Tidore sampai Irian Barat.

Sebagai upaya propaganda kepada masyarakat Papua pada tanggal 17 Agustus 1956 kabinet Ali II membentuk pemerintahan Irian Barat di Soa Siu Maluku Utara (nama “Soa Siu” kemudian diadopsi jadi nama kantor Gubernur Provinsi Papua di jalan dok-2 Jayapura )

Menyambut pembentukan Provinsi Irian Barat di Soa Siu, TNI lalu mendirikan pemancar radio gerilya di pulau tersebut guna melancarkan propaganda kepada masyarakat Papua tentang pembentukan Provinsi tersebut.

Disamping itu Indonesia kemudian juga giat menginfiltrasikan para gerilyawan untuk memasuki wilayah Papua Barat yang masih dikuasai oleh Belanda, walaupun upaya tersebut sering menemui kegagalan dan kerugian.

Presiden Soekarno lalu memerintahkan KSAP (Kepala Staf Angkatan Perang) jenderal AH. Nasution untuk menyiapkan mobilisasi umum APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia) untuk merebut Papua Barat / West Papua.

Sejak itu mobilisasi besar-besaran mulai dilaksanakan oleh ADRI, ALRI, AURI dan POLRI. Termasuk mencari dukugan kepada blok timur (Pakta Warsawa) dan juga kepada blok barat (NATO) Seakan tidak mau kalah dengan intimidasi Republik Indonesia maka Belanda kemudian menyiapkan cadangan strategis angkatan lautnya, termasuk diantaranya adalah mengerahkan kapal induk Hr. Ms Karel Doorman dan sejumlah kapal jenis destroyer di Papua Barat.

Pada tahun 1960 pemerintah Belanda dibawah perdana menterinya Joseph Luns menyadari bahwa mereka semakin terdesak oleh tekanan dari pemerintah Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Soekarno untuk segera mengembalikan Papua kepada Republik Indonesia.

Belanda lalu membuat negara boneka yang diberi nama “West Papua atau Papua Barat” dengan lagu kebangsaaan “Hai Tanahku Papua” dan dengan lambang negaranya yaitu “Burung Mambruk” serta nama bangsa adalah “Papua”

Pada tanggal 1 Desember 1961, bendera Bintang Kejora tersebut lalu dikibarkan sejajar dengan bendera Belanda dan lagu Hai Tanahku Papua dinyanyikan bersamaan dalam peristiwa tersebut (namun dokumentasi tentang peristiwa pengibaran bendera bintang kejora dengan diiringi oleh menyanyikan lagu Hai Tanahku Papua tidak pernah ditemukan).

Bersamaan dengan itu Belanda juga membentuk Batalyon sukarela Papua yang berkedudukan di Arfiai Manokwari dengan kantor Mayon menggunakan barak Marinir Belanda (dikemudian hari batalyon ini menjadi cikal bakal dari munculnya TPN-OPM).

Menjawab semua langkah politik Belanda tersebut presiden Soekarno lalu menjawab dengan mencetuskan Trikora (Tri Komando Rakyat) pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta, yang isinya sbb :

1) Gagalkan pembentukan negara Papua buatan Belanda kolonial.

2) Kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia.

3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Perselisihan antara RI dan Belanda terus memuncak sehingga presiden John F. Kennedy mengirim surat kepada PM Belanda Joseph luns untuk menerima perundingan dengan ri. Katanya, jika gagal perundingan akan terjadi perang dan Belanda tdk mungkin memenangkan perang itu sehingga komunis (uni sovyet dan sekutunya) yang akan mendapat angin di Asia Tenggara

Belanda menolak dan menuduh amerika tdk setia kawan serta mengingkari janjinya utk membantu. Belanda lalu mencari dukungan kepada inggris tapi inggris pun menasehati utk terus berunding. Sehingga utk menekan Belanda agar mau berunding maka presiden Soekarno lalu membentuk operasi mandala dengan mengangkat mayjen Soeharto sbg panglimanya, kolonel laut sudomo sbg wapang, kolonel udara watimena sbg wapang dan kolonel achmad tahir sbg kasgab.

Untuk memaksa Belanda memasuki meja perundingan panglima mandala mayjen Soeharto lalu menginfiltrasikan pasukan’s gerilya rpkad, alri dan polri menyusup ke wilayah Papua Barat. Infiltrasi dilakukan dengan cara menerjunkan mereka ditengah hutan atau menyusupkan mereka melalui kapal laut.

Panglima mandala juga menginfltrasikan pasukan DPC (Detasemen Pasukan Chusus) yang disusupkan dengann kapal selam ke Hollandia (sekarang Jayapura) sebagai ibu kota Nieuw Guinea (sekarang provinsi Papua). Dimana pasukan “DPC” yang dilatih Benny Murdani ini kelak menjadi cikal bakal satuan Sandi Yudha Kopassus pada saat ini.

Puncak konfrontasi antar kekuatan militer Belanda dan Indonesia adalah kejadian pertempuran laut di wilayah laut Arafuru, dimana tiga MBT (Motor Boat Tjepat) yang akan melakukan infiltrasi disergap oleh sebuah kapal perusak angkatan laut Belanda. Dalam pertempuran laut tersebut Comodor Laut Yos Sudarso gugur sebagai pahlawan bersama tenggelamnya Motor Boat Tjepat (MBT) yang dinahkodainya

Agar tidak terjadi perang terbuka maka presiden Amerika Serikat Jhon F. Kennedy kemudian menulis surat dan mengutus adiknya Robert Kennedy untuk bertemu langsung (guna menekan) perdana menteri Belanda Joseph Luns agar menerima perundingan dengan pemerintah RI terkait masalah Nieuw Guinea.

Trikora merupakan momentum politik yang penting, sebab dengan trikora maka pemerintah Belanda dipaksa untuk menanda tangani perjanjian PBB yang dikenal dengan perjanjian New York (New York Agreement) pada tanggal 15 agustus 1962 mengenai West Papua

Supaya pemerintah Belanda tidak malu maka penyerahan Nieuw Guinea kepada Indonesia dilakukan melalui penyerahan tanggung jawab administrasi pemerintahan wilayah tersebut kepada untea pada tanggal 1 mei 1962

Untea hanya 8 bulan berada di Papua dan pada tanggal 1 mei 1963 pemerintah Indonesia lalu menggambil alih wilayah tersebut dan mengganti namanya menjadi irian jaya.

Mendagri Amir Machmud bersama wakil Untea

Ortiz Sanz ketika akan mengesahkan hasil PEPERA

Menurut pasal XVIII perjanjian New York (Indonesia Belanda) tahun 1962, menurut ketentuan rinci mengenai pelaksanaan hal penentuan nasib sendiri (Act Of Free Choice) yang diatur untuk dibuat oleh Indonesia dengan “nasehat, bantuan dan partisipasi” PBB yang meliputi 4 butir sebagai berikut :

1) Konsultasi atau musyawarah dengan 9 dewan perwakilan mengenai prosedur dan cara-cara untuk mengetahui kebebasan pernyataan kehendak rakyat.

2) Dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh persetujuan tersebut, ditentukanlah tanggal yang pasti untuk pelaksanaan Act Of Free Choice.

3) Suatu formulasi yang jelas sehinga penduduk menentukan apakah mereka ingin tetap bergabung dengan Indonesia atau memutuskan hubunagn mereka dengan Indonesia.

4) Suatu jaminan bagi semua penduduk pribumi untuk ikut memilih dalam rangka penentuan nasib sendiri yang akan dilaksanakan sesuai dengann praktek internasional.

Guna merebut simpati masyarakat Papua dan untuk menjaga suksesnya pelaksanaan Papera (Act Of Free Choice) maka pasukan elit RPKAD diterjunkan ke dalam suku-suku terasing di wilayah pedalaman Papua

Dalam pelaksanaan tugasnya dilapangan beberapa anggota RPKAD bahkan menjadi korban pembantaian dari suku-suku terasing yang berhasil diprovokasi oleh OPM.

Dikarenakan letak pemukiman masyarakat Papua yang pada saat itu masih banyak berada di daerah-daerah terisolasi dan ditambah situasi sumber daya manusia yang pada saat itu belum banyak mengenal kemampuan baca tulis, sehinga pelaksanaan Papera (Act Of Free Choice) dibeberapa daerah dilakukan dengan cara melakukan pemungutan suara yang diwakili oleh beberapa orang kepala suku.

Sejak Oktober 1962 bendera PBB berkibar berdampingan dengan sang merah putih, namun pada tanggal 1 Mei 1963 bendera PBB diturunkan dan sang merah putih tetap berkibar di Papua sampai hari ini.

Kesimpulan

1. Bendera bintang kejora, lambang burung mambruk, TPN OPM adalah buatan Belanda dan disahkan oleh Belanda

2. Negara boneka Nieuw Guinea atau Papua Barat adalah negara boneka bentukan Belanda yang dijadikan “bom waktu” guna tetap menjadikan konflik berkepanjangan ketika Papua bergabung dengann NKRI hingga hari ini.

3. Bendara Bintang Kejora, lagu Hai Tanahku Papua dan lambang Burung Mambruk bukanlah simbol-simbol daerah kebanggaan Papua (seperti yang pernah dikatakan oleh Theys Hiyo Elluay dan dibenarkan oleh Gus Dur), tetapi semua itu hanyalah simbol-simbol ciptaan Belanda yang diresmikan oleh gubernur Nieuw Guinea Belanda pada tanggal 20 November 1961 guna memprovokasi masyarakat Papua agar tidak mau bergabung dengan NKRI.

4. Integrasi Papua Barat / Irian Barat telah final dengan adanya resolusi PBB yang dicetuskan dalam New York Agreement

5. Pelaksanaan Act Of Free Choice Papera (Penentuan Pendapat Rakyat) tidak dapat dilaksanakan “One Man One Vote” dikarenakan letak pemukiman masyarakat Papua yang pada saat itu masih banyak berada di daerah’s terisolasi dan ditambah situasi sumber daya manusia yang pada saat itu belum banyak mengenal kemampuan baca tulis, sehinga pelaksanaan Papera (Act Of Free Choice) dibeberapa daerah dilakukan dengan cara melakukan pemungutan suara yang diwakili oleh beberapa orang kepala suku.

6. Jelas bahwa persetujuan new york sebagai dasar hukum internasional pelaksanaan penentuan nasib sendiri, tidak menyebutkan diberlakukannya prinsip satu orang satu suara atau “ One Man One Vote” dalam penentuan pendapat rakyat (pepera) di irian. Persetujuan New York juga telah dibuat sedemikian rupa guna menjamin tranparasi pelaksanaan penentuan nasib sendiri dengan memasukan unsur nasehat, bantuan, dan partisipasi PBB serta pelaporan PBB kepada masyarakat internasional melaui majelis umum PBB.

7. Sebenarnya yang paling berjasa dalam membebaskan Irian Barat dari kolonialis Belanda adalah orang Papua sendiri. Sehingga seharusnya hal tersebut diekspose semaksimal mungkin dengan mengganti nama-nama satuan militer, pangkalan militer, alutsista, dll. Sehingga generasi saat ini menyadari bahwa orang Papua sendiri yang pada tahun 60-an berjuang untuk bisa bergabung dengan saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air Indonesia.

8. Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa perjuangan merebut Papua yang dilaks olh pejuang pendahulu kita adalah melalui “perang opini” (pus, propaganda dan diplomasi), sehingga tugas ini dapat dilanjutkan oleh para prajurit TNI pada saat ini dan tetap menjaga Papua dalam bingkai NKRI.

Sumber: Buku Sejarah Papua

Musium Sarwo Edhie

Perpustakaan A. Dimara 

Read more »

Berita Bohong KNPB News

Pemberitaan KNPB News pada tanggal 30 Januari 2014 yang menyebut penembakan militer terhadap warga sipil tidak benar faktanya. Dalam tulisan itu menyebut pada tanggal 26 Januari 2014 pengepungan aparat keamanan dan aparat membakar Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) Kampung Dondobaga, Distrik Mulia, Puncak Jaya kenyataanya gereja tersebut masih utuh sampai sekarang.

Intimidasi terhadap pendeta atau masyarakat juga tidak ada hanya terjadi pengecekan diluar gereja terhadap jemaat gereja setelah selesai ibadah dan hasilnya satu orang yang tidak dikenal warga setempat diamankan yang dicurigai sebagai simpatisan Gerakan Separatis Papua Bersenjata (GSP B) atas nama Oki Talenggeng kemudian dibawa ke Mapolres Puncak Jaya.

http://www.kodam17cenderawasih.mil.id/press-release/anggota-tpn-opm-ditangkap-aparat-di-kp-dondobaga-setelah-melakukan-penembakan-terhadap-aparat-tni-polri/

Kemudian pembohongan publik lagi dengan mengatakan pemukulan terhadap kepala desa Lurugwi Murib dan Gembala Jemaat atas nama Pamit Wonda padahal nama kepala desa disana adalah Lasarus Wanimbo yang ikut bersama aparat melakukan pengecekan terhadap warga dengan bersembunyinya Oki Talenggeng di gereja tersebut.

"Kelompok TPN-OPM tersebut berlari kabur setelah melakukan penembakan terhadap aparat TNI/Polri, ada yang melarikan ke ketinggian dan untuk Oki Talenggeng, yang diperkirakan membawa senjata bersembunyi di dalam gereja," ungkap Kapendam.

http://nasional.teraspos.com/read/2014/01/28/76320/tni-bantah-aparat-aniaya-warga

http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/01/28/n034mo-kapendam-bantah-aparat-pukul-jemaat-gereja-di-puncak-jaya

http://www.papua.us/2014/01/kodam-cenderawasih-bantah-anggotanya.html

Masyarakat harus lebih jeli dalam membaca berita jangan sampai terprovokasi dengan berita yang tidak jelas dan silahkan konfirmasi kepada saudara atau kerabat disana atau bisa juga ke aparat setempat demi faktualnya berita yang kita terima. Demi kebenaran gunakan portal berita faktual dan terpercaya sebagai acuan berita kita.

Read more »

Gerakan Separatis Papua adalah Jamur yang harus segera di sembuhkan

Sudah banyak aksi yang di lakukan oleh kelompok Separatis Papua yang pada akhirnya juga merusak dan merugikan aset dan kekayaan Papua. Sudah menjadi rahasia umum adanya campur tangan pihak asing dan orang-orang asli Papua yang tak bertanggung jawab dengan menjadikan Papua sebagai tumbal demi kekayaan sesaat. bukan hanya itu saja, namun juga tidak sedikit dari saudara-saudara di Papua menjadi korban Provokasi oleh para separatis politik.

Seperti yang telah dilansir oleh Kodam XVII/Cenderawasih terkait kasus penangkapan kelompok GSP/B, bahwa : di sungai Semboi Tim Patroli gabungan TNI-POLRI mendapat gangguan tembakan dan selanjutnya terjadi kontak tembak yang menyebabkan kelompok GSP/B mundur ke arah Pantai. Setelah keadaan dapat dikuasai oleh Tim Patroli gabungan TNI-POLRI selanjutnya Patroli gabungan melakukan penyisiran dan ditemukan Gapura bertuliskan “ Anda memasuki Zona Merah “, serta satu buah bendera Bintang Kejora. Setelah sampai di kawasan KP Sasawa melakukan penyisiran di tepi pantai dengan menggunakan Speed boat tiba-tiba mendapat gangguan tembakan kembali dari kelompok GSP/B dan terjadi kontak tembak yang mengakibatkan Praka Nur Hasim anggota Kodim 1709/YW luka ringan (lecet/goresan dipinggang kanan bagian belakang) dan Aipda Robert anggota Polres Yapen luka tembak dipaha kanan luar serta satu orang masyarakat sopir Speed Boat luka lecet. Setelah kontak tembak kelompok GSP/B melarikan diri selanjutnya Tim Patroli gabungan TNI-POLRI melaksanakan pembersihan. Dari hasil pembersihan Patroli gabungan TNI-POLRI didapatkan hasil 1 Orang anggota GSP/B tewas ditempat atas nama Yohasua Arampayai serta senjata rakitan Laras Panjang 15 Pucuk, Pistol rakitan 3 Pucuk beserta puluhan munisi senjata, bendera Bintang Kejora 2 lembar, pakaian Loreng 22 buah, Dukumen kegiatan Konsolidasi, Struktur TNP/B dan Konferensi I standarisasi Pertahanan Nasional serta 10 (sepuluh) orang anggota GSP/B ditangkap dan diamankan dibawa ke Polres Kepulauan Yapen untuk menjalani pemeriksaan.

Hal ini akan menjadi jamur bagi negeri ini jika terus dibiarkan maka akan menggerus tunas bangsa asal Papua yang seharusnya menjadi kebanggaan Bangsa yang besar ini.

Read more »