Papuaku Papuamu juga

Papua, alam dengan sejuta pesona keindahan dan potensi alamnya yang menjadi ikon kebanggaan Indonesia, Merupakan kewajiban Pemerintah untuk senantiasa memperhatikan wilayah teritorialnya untuk memberikan kemajuan dan pengembangan potensi wilayah dari Sabang sampai Merauke.

Seperti yang kita ketahui, berbagai upaya pemerintah untuk memberikan kesejahteraan dan perhatian bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan yang tertera di salah satu butir Pancasila dan isi pembukaan UUD 1945 dan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia, namun demikian dibalik hak pasti ada kewajiban. Papua adalah wilayah yang mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daripada wilayah-wilayah yang lain, terbukti dengan adanya Otonomi Khusus dan sekarang menjadi Otsus Plus hingga program-program lainnya yang bersifat membangun, mendidik dan memajukan Papua. Hal ini merupakan salah satu bentuk rasa cinta kepada Negeri Indonesia, sudah semetinya pemerintah melakukan hal ini, karena orang tua yang baik tak mungkin menelantarkan anaknya.

Bukan hanya itu, dari segi pembangunan SDM pun mulai di galakkan seiring pesatnya kemajuan pembangunan fisikal di Papua apalagi menyambut pelaksanaan program P4B yang akan menghubungkan jalan-jalan keras yang menembus hutan dan mencakup hampir seluruh wilayah Papua yang sedang berjalan dan akan merubah wajah Papua menjadi daerah dengan perkembangan wilayah yang pesat.

Namun bukanlah perkara mudah bagi pemerintah untuk menjamin semua bantuan pusat akan sampai ke tangan yang tepat, ada banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain kualitas pejabat-pejabat daerah yang diberikan mandat dan kepercayaan untuk mensejahterakan rakyat dan wilayahnya, ini masih belum bisa di jamin, ambillah contoh kasus ketua komisi DPRD Papua Barat Yosef Yohan Auri, Wakil Ketua I Demianus Idji, Wakil Ketua II Robert M. Nauw, dan mantan Sekda Papua Barat, Ir. Marthen l Rumadas. Mereka divonis atas kasus korupsi APBD 2011 sebesar Rp 22 miliar. Sumber: detik.com dan masih banyak kasus-kasus yang lain yang hanya menimbulkan dampak negatif bagi pembangunan di Papua.

Bukan hanya itu saja, tapi masih banyak kasus-kasus yang lain yang merampas hak-hak rakyat Papua yang seharusnya mendapatkan kebijakan dan penghargaan dari pemerintah. inilah tugas bersama kita untuk membersihkan Papua dari tangan-tangan gatal seperti diatas. semoga Penerus Bangsa dan Pemuda Papua kelak akan menjadi pelopor dan pengsntsr keberhasilan pembangunan di Papua sehngga mampu bersaing bahkan melebihi potensi wilayah lain di Indonesia.

Muhai_Tabuni

Posted in: Nasional,Regional,Sosbud,Wisata