Masih Hangat di Hati kita tentang Peningkatan dan percepatan pembangunan di Prov. Papua
dan Papua Barat yang terus diupayakan Pemerintah Pusat baik dengan kebijakan
Otsusnya, UP4B dan rencana UU Pemerintahan Papua (Otsus plus). Hal
tersebut menandakan bahwa Pemerintah sangat serius menyelesaikan
permasalahan Papua, namun masih ada beberapa elemen masyarakat maupun
Mahasiswa yang belum paham tentang kebijakan-kebijakan peningkatan
kesejahteraan dan pembangunan Papua.
Rencana dikeluarkannya UU Pemerintahan Papua atau
disebut sebagai Otsus plus mendapat resistensi oleh beberapa kalangan
di Papua. Gerakan Mahasiswa Papua Pemuda dan Rakyat Papua (Gempar) yang
mengklaim dari berbagai elemen mahasiswa diantaranya Badan Esekutif
Mahasiswa (BEM) STIE Port Numbay, Stikom, Umel Mandiri, STT GKI, Fisip
Uncen, Uncen, UOG, UST, HMF Fak-Fak melakukan pememalangan gerbang Utama
kampus tanggal 6 November 2013.
Pemalangan itu dilakukan karena mahasiswa menilai
oknum maupun lembaga pendidikan Universitas Cendrawasih (UNCEN)
terlibat dalam pembunuhan sistematis terhadap rakyat Papua. UNCEN
terlibat secara tidak langsung melalui persiapan dan sosialisasi draft
Otonomi Khusus dan Otonomi Khusus Plus.
“Aksi pemalangan tersebut mengakibatkan kegiatan kampus terhenti
dan beberapa mahasiswa merasa dirugikan. Salah satu mahasiswa Uncen,
Fransciskus menyampaikan sebaiknya teman-teman mahasiswa tidak
demonstrasi masalah politik dan melakukan pemalangan di kampus, karena
akan menghambat proses belajar mengajar dan sangat merugikan mahasiswa
sendiri.
Sehari setelah aksi pemalangan, Ketua Badan
Eksekutif Mahasiswa Universitas Cenderawasih (BEM Uncen) Paulus Numberi,
mengatakan, pihaknya tidak sepaham dengan aksi-aksi pemalangan kampus
yang dilakukan oleh oknum mahasiswa selama beberapa waktu ini.
“Saya sebagai Ketua BEM Uncen tidak mendukung
aksi pemalangan kampus karena bagi saya, hal ini merugikan aktivitas
kampus,” kata Paulus ke wartawan, saat jumpa pers di Prima Garden Cafe
di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Kamis (7/11).
Menurut Paulus, bila ada teman-teman BEM Uncen
yang ingin melakukan aksi ini sebenarnya pihaknya harus tahu, tapi
sampai saat ini dirinya tidak tahu tentang aksi ini. “Sebagai mahasiswa
yang intelek, saya ingin supaya dalam menyampaikan aspirasi dengan cara
yang baik-baik, tidak dengan cara demo seperti yang sekarang dilakukan
teman-teman GempaR yang berdampak pada lumpuhnya aktivitas kampus
sekarang. Dan kami tak tergabung dalam kegiatan ini,” katanya.
“Saya tidak mau mereka dikatakan seluruh
mahasiswa Uncen, mereka adalah oknum. Karena mereka-mereka ini bukan
bertindak atas dasar aspirasi seluruh mahasiswa Uncen, hanya bertindak
demi kepentingan sekelompok orang, segelintir mahasiswa dan mungkin saja
ini hanya kepentingan-kepentingan luar yang dibawa oleh mereka dan
mengorbankan mahasiswa yang lain,” kata Wakil Presiden BEM Uncen,
Alberth Prawar.
Di tempat yang sama, Sekertaris Umum BEM Fakultas
Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uncen, Fred Reinhard Awom juga
mengatakan hal yang sama. Pihaknya dan beberapa petinggi BEM fakultas
tak mendukung kegiatan ini. Sebenarnya, pihaknya dapat melakukan dalam
hal-hal yang baik seperti membentuk forum untuk diskusi agar tidak
merugikan pihak lain. “Kami dari BEM FKIP Uncen tidak sepaham dengan
aksi-aksi yang dilakukan oleh teman-teman gabungan BEM yang ada di Kota
Jayapura beberapa waktu ini,”.
Pernyataan ketua BEM Uncen dan Sekretaris Umum
BEM FKIP menandakan bahwa apa yang disampaikan oleh Kordinator Gempar,
Yason Ngelia yang merupakan mahasiswa Uncen tidaklah benar. Fred
Reinhard Awom menegaskan, Yason Ngelia bukan anggota BEM Uncen, jadi di
keliru jika BEM Uncen ikut bergabung dengan Gempar. “ada pihak-pihak
dari luar kampus yang sengaja memanfaatkan mahasiswa Uncen untuk
memperkeruh situasi Papua”.
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa yang tergabung
dalam GempaR ditahan aparat Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jayapura
pada saat melakukan demonstrasi menolak kebijakan Otsus Plus yang akan
diterapkan di Papua. Mereka ditangkap saat berorasi di halaman Kantor
Majelis Rakyat Papua (MRP), di Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, Kamis
(7/11). Dalam keterangannya, Kabid Humas Polda Papua, AKBP Sulistyo
Pudjo Hartono mengatakan Aksi mereka ini mengakibatkan banyak mahasiswa
yang tidak melaksanakan aktivitas kuliah, maupun para pekerja di Kampus
Uncen, itu dari pagi hingga sore menjelang malam, kemudian mereka
melakukan aksi di Kantor MRP, padahal pihak Polda belum meterbitkan
STTP, sehingga kami amankan karena telah mengganggu ketertiban umum.
Beberapa mahasiswa Uncen juga memberikan
pernyataan bahwa aksi pemalangan di Kampus Uncen dan aksi Tolak Otsus
plus merupakan ulang pihak-pihak di luar kampus, bahkan beberapa aktivis
gempar berkomunikasi dengan Komite Nasional Papua Barat. Salah satu
mahasiswi Uncen yang tidak mau disebutkan namanya menyampaikan bahwa
aksi pemalangan inisiatornya adalah aktivis KNPB yang sengaja
memperkeruh sitiasi kampus, karena kampus dianggap sebagai kaki tangan
NKRI. “sebaikanya mahasiswa fokus belajar dan membangun Papua” tegasnya.
0 komentar:
Posting Komentar