Ilustrasi |
Berkali-kali saya sudah
membuat tulisan-tulisan tentang perkembangan yang ada di Papua meski
pengetahuan saya masih sedikit tentang Papua. Saya sangat tertarik dengan
keadaan keamanan yang ada di Pulau indah ini. Semakin dalam saya telisiki bahwa
di Papua ini terdapat beberapa orang yang bertindak secara ekstrim untuk
berusaha mempengaruhi masyarakat untuk memisahkan diri dari bingkai NKRI dan
banyak seruan-seruan tidak jelas yang selalu mereka sebar-sebarkan.
Salah satunya adalah seperti
pesan SMS (Short Message service) yang dikirim oleh Petrus Warabay (Simpatisan
NRFPB) yang berisikan " Dari Kelompok Mahkamah Internasional pengacara Papua
barat Miss. Jeniver Robinson mengingatkan bahwa sidang umum PBB yg digelar 19
Sept 2014 telah putuskan bahwa West Papua dimerdekakan pada 01 Desember 2014. Yang
didukung oleh kerajaan Nippon, Korsel, New Calledonie, Solomon Island, New
Zeland, UNI Eropa, France, Kerajaan Inggris, Israel. Jadi sidang 2 hari pertama
akan diumumkan nanti ke seluruh dunia 24 November 2014 , Kita bersyukur pada
tuhan Yesus dan terimakasih pada Vanuatu & Prancis, Inggris sbg ujung
tombak UNI EROPA serta MOSSAD Israel krn Tuhan tlah menjawab linang air mata
Rakyat bangsa Papua.”
Sebelumnya, SMS tersebut
diterima dari Zakarias Horota (Sekretaris NRFPB) serta sebelumnya didapat dari
dan atas perintah Frans Kapisa (MENKOPOLKAM NRFPB).
Disini saya berpendapat
dengan cara-cara mereka menyampaikan dan menyerukan kata-kata tersebut bahwa
mereka meragukan dan tidak dapat dipercaya karena yang menyampaikan secara
tidak langsung.
Berkaitan dengan penyebaran
isu berkembang dan menyatakan adanya dukungan yang diberikan London dan negara
negara Uni Eropa yang mendukung Kemerdekaan Papua Barat yang dikemukakan oleh
Jenifer Robinson ( Pengacara Asal Australia ) telah didapatkan beberapa
kesimpulan bahwa telah terjadi manipulasi pernyataan yang disebarkan bahwasanya
mereka mengatas namakan Kerajaan Inggris mendukung kemerdekaan Papua Barat, Padahal
hal tersebut hanya disampaikan oleh
Jenifer Robinson sendiri yang pada saat itu ada di kantornya di Kota London –
Inggris. “Dikutip dari http://en.wikipedia.org/wiki/Jennifer_Robinson_(lawyer) “From
2009, she worked at the London law firm of Finers Stephens Innocent LLP”.
Bahkan wanita berambut
pirang ini juga sering kali memberikan pernyataan yang tak berdasar sedikitpun
tentang Papua & Indonesia. Jika kita lihat berdasarkan biografinya sebagai
seorang Pengacara Hak Asasi Manusia yang pernah dirilis oleh Okezone.com “ http://international.okezone.com/read/2013/05/13/411/805934/pengacara-australia-berkoar-soal-free-west-papua
“Pengacara HAM tersebut, menyebutkan Pemerintah Indonesia yang melakukan
pendudukan yang dilakukan di Papua. "Ratusan ribu warga Papua dibunuh atau
dihilangkan secara sengaja oleh militer Indonesia," ujar Jennifer
Robinson, dalam video YouTube yang diposting 9 Mei lalu, seperti disitat
Okezone, Senin (13/5/2013).
Perempuan berambut pirang
menyebutkan semua komentarnya tanpa ada data yang signifikan yang mendukung.
Robinson juga mengeluarkan tudingan bahwa sumber daya alam Papua yang
dieksploitasi oleh perusahaan asing. Lagi-lagi, Robinson turut menuduh
Pemerintah Indonesia berandil besar dalam hal tersebut. Padahal jika kita simak
secara cermat, bagaimana dengan nasib Suku Aborigin di negaranya sendiri yang
tersingkir oleh Ras kulit Putih seperti Jenifer Robinson?
Kita sangkutkan dengan isi
berita mereka mengenai sidang umum PBB, sidang umum PBB tidak ada sekata dua
patahpun membahas mengenai kemerdekaan mengenai Papua. Melainkan Kunjungan SBY ke
New York, Amerika Serikat memiliki fokus yang lebih global. Presiden SBY akan
menyampaikan dalam Sidang ke-69 Majelis Umum PBB tentang pandangan Indonesia
atas berbagai kecenderungan global dewasa ini serta kehadiran Presiden
Yudhoyono di beberapa forum pembahasan multilateral lainya juga akan
dimanfaatkan untuk memperjuangkan agenda-agenda strategis Indonesia, baik
terkait isu tata kelola pemerintahan maupun pembangunan berkelanjutan. http://nasional.kompas.com/read/2014/09/21/12023631/Presiden.SBY.Tiba.di.New.York
Dengan tujuan Presiden SBY
dalam menghadiri pada sidang umum PBB sudah jelas untuk membahas tentang
pengelolaan pemerintahan maupun pembangunan berkelanjutan, bukan membahas
tentang pembebasan Papua dan Papua Barat.
Kita ambil kesimpulan dari
sini, bahwa seluruh maupun semua aktivis NFRPB itu hanya menyebar-nyebarkan
isu-isu yang tidak jelas keberadaannya dan tidak jelas dia mengambil keputusan
dari mana.
Saya sudah menelusuri di
jaringan sosial dan media-media tentang isi dan pernyataan aktivis NFRPB
tersebut, ternyata tidak ada satupun sosial maupun media yang memunculkan
berita tersebut.
Dia hanya ingin mempengaruhi
rakyat saja dengan kabar-kabar yang terombang ambing seperti itu. Seluruh
masyarakat Papua kini telah maju berkembang pesat, bukan boneka yang selalu
dipermainkan oleh para aktivis NFRPB itu. Pernyataan seperti itu adalah
dibuat-buat oleh Frans Kapisa (MENKOPOLKAM NRFPB) tanpa ada persetujuan dari
pihak manapun.
Apabila dia mengambil
keputusan sendiri seperti itu, maka tersimpulkan bahwa dia ingin menjadi
seorang yang dibilang pemimpin dengan menyesatkan pikiran rakyat.
Masyarakat papua hanya
percaya dengan pemimpinnya yaitu Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia,
bukan seorang yang membuat keputusan sendiri tanpa ada pihak-pihak yang
mendukung.
Masyarakat papua
sudah kebal dan tidak akan terprovokasi dengan adanya isu-isu yang tidak jelas
seperti itu. Masyarakat Papua akan selalu berpegang teguh pada Pancasila dan
UUD 1945 dan percaya sepenuh hati bahwa bagian Negara Kesatuan Republik
Indonesia, bukan negara sendiri.
0 komentar:
Posting Komentar