Kekecewaan di balik Hadiah Nobel Perdamaian 2014

Malala Yousafzai berpose dengan buket bunga usai berbicara dalam konferensi pers di Perpustakaan Birmingham, Inggris, Jumat 10 Oktober 2014 (foto: TEMPO.co)

Papua_http : Nobel Perdamaian tahun 2014 telah diberikan kepada dua pejuang untuk anak-anak, yakni Malala Yousafzai, gadis Pakistan berumur 17 tahun dan Kailash Satyarthi pria asal India berusia 60 tahun. Atas kerja nyata mereka membebaskan anak-anak yang menjadi korban perbudakan, Komite Nobel di Norwegia menganugerahkan uang 8 juta kronor atau sekitar US$ 1,11 juta.

Kailash Satyarthi berhasil membebaskan hampir 80 ribu anak yang menjadi budak di India. Ia dikenal sebagai pengikut nilai-nilai hidup Mahatma Gandhi untuk melakukan perlawanan secara damai. atas kerja mengagumkan mereka untuk kemanusiaan, atas upaya tak kenal lelah mereka demi hak-hak anak, dan karena telah membuat perjuangan yang mereka lakukan mendapatkan perhatian seluruh dunia. Sedangkan Malala adalah wanita muda yang dikenal berani mengkritik milisi Taliban di Pakistan yang melarang anak-anak perempuan bersekolah. Malala nyaris kehilangan nyawanya ketika ditembak dari jarak dekat oleh milisi Taliban saat pulang dari sekolah menuju rumahnya di kawasan lembah Swat dengan menggunakan bus sekolah. Malala yang sekarang tinggal di London, Inggris.

Nominator untuk peraih penghargaan Nobel Perdamaian tahun ini ada 278 orang. Di antaranya yang cukup santer disebut adalah Benny Wenda, pemuda Papua yang sudah menjadi warga Inggris, setelah kabur dari penjara Abepura, Papua, tahun 2002. Benny saat itu sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Abepura atas tindak kriminalnya memimpin sebuah serangan berdarah tahun 2000 di Abepura yang menewaskan seorang Satpam dan seorang personel polisi.

Kegagalan Benny Wenda meraih Nobel Perdamaian 2014 menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan kelompok pejuang Papua merdeka yang sebulan sebelumnya gencar menggalang dukungan melalui sosial media untuk kemenangan Benny. Ekspresi kekecewaan itu antara lain ditunjukkan oleh mahasiswa muda Papua yang sedang menuntut di berbagai kota di Jawa, seperti di Yogyakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya. Selasa (14/10/2014), mereka menggelar aksi unjuk rasa secara bersamaan di kota-kota tersebut dengan tuntutan yang agak dibelokan, yakni terkait ditahannya dua jurnalis asing asal Perancis oleh Polda Papua. Tak lupa mereka selipkan sebuah tuntutan klasik (dan ini sebetulnya tuntutan utama mereka) yakni meminta Referendum di Tanah Papua untuk menentukan status politik wilayah Papua. Hal itu tampak dari pernyataan koordinator Aksi, Nikson Wenda bahwa “Hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat dijamin oleh hukum internasional, karena itu kami juga punya hak yang sama, Indonesia harus menjamin hak itu.” http://www.umaginews.com/2014/10/amp-bandung-gelar-aksi-minta-pemerintah.html

Sepak terjang Benny Wenda mencari Suaka Politik

Menyinggung soal penahanan dua jurnalis Perancis yang ditangkap di Wamena 7 Agustus lalu oleh jajaran Polda Papua, itu dilakukan sesuai pelanggaran hukum yang mereka lakukan, yaitu penyalahgunaan visa turis untuk kegiatan jurnalistik. Atas kesalahan itu, Pemerintah Perancis maupun kedua jurnalis itu sudah meminta maaf secara tertulis kepada Pemerintah Indonesia. (Baca penyalahgunaan visa dua jurnalis itu di: http://media.kompasiana.com/mainstream-media/2014/10/14/media-dan-aktivis-siapa-memanfaatkan-siapa–680333.html)

Dalam hitung-hitungan mereka jika Benny Wenda bisa meraih Nobel Perdamain, bisa semakin mendekatkan mimpi mereka untuk melepaskan Papua dari wilayah kedaulatan Indonesia. Sebuah misi utama yang sedang diperjuangkan Benny dari markasnya di Oxford, Inggris. Mereka lupa bahwa para politisi Inggris baru saja “menggagalkan” upaya pemisahan Skotlandia dari Inggris Raya (Referendum Skotlandia) pada pertengahan September lalu. Selain itu, para pemenang Nobel Perdamaian tahun ini adalah para pejuang hak anak. Berbeda dengan Benny Wenda yang justru “mempekerjakan” ke enam anaknya untuk menari tarian khas Papua di pinggir jalan di Kota Oxford guna menarik perhatian warga Inggris atas aksi demonstrasi yang mereka gelar di tempat itu. Dan lagi, Malala dan Kailash adalah benar-benar tokoh perdamaian yang layak dijadikan panutan. Lihat saja Malala misalnya, ia adalah korban penembakan yang lolos dari maut, bukan pelaku menembakan yang melenyapkan nyawa orang lain. Demikianpun Kailash Satyarthi adalah penganut nilai-nilai hidup Mahatma Gandhi yang melakukan perlawanan secara damai, bukan dengan senjata

Sumber: Kompasiana.com , Tempo.co, Umaginwes.com

Penulis : Muhai_Tabuni

Read more »

Vanuatu Berencana Buka Kedutaan di Jakarta

Marty Natalegawa - Menteri Luar Negeri

Jakarta, Papua_http : Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, mengatakan bahwa Bali Democracy Forum memiliki manfaat yang baik untuk negara-negara di Asia Pasifik. Bahkan, kata dia, bisa mempererat hubungan bilateral antarnegara.
Salah satu contohnya, kata Marty, Indonesia dengan Vanuatu yang sebelumnya digambarkan punya hubungan tidak harmonis, bahkan saling berseberangan.

“Sekarang sudah berubah 180 derajat,” kata Marty di Nusa Dua, Bali.
Bahkan, kata dia, rencananya Vanuatu akan membuka kedutaan besarnya di Jakarta. Marty mengatakan, dia mengundang Menteri Luar Negeri Vanuatu dalam acara BDF ini untuk meningkatkan kerjasama dengan Indonesia.

“Kalau ada berbeda pandangan justru harus meningkatkan komunikasi. Kita punya kepentingan yang sama, misalnya terhadap kelautan, hak asasi dan lainnya,” kata dia.
Sebelumnya, Indonesia dan Vanuatu sempat bersitegang karena negara itu mendukung gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sikap Vanuatu ini, dinilai tak sejalan dengan semangat kerjasama Forum Kepulauan Pasifik.

Kesempatan baik ini bisa kita manfaatkan untuk memberikan pengertian dan menyelaraskan pandangan tentang etika hubungan bilateral antar negara. Menlu Vanuatu mengatakan "Saat ini Vanuatu mulai mengerti dan memahami bahwa Indonesia itu juga mencakup Papua, sampai kapanpun akan seperti itu. Hanya sekelompok oknum saja yang berusaha memperkeruh suasana di Papua."
/Red-Muhai_Tabuni

[dari berbagai sumber]

Read more »

Media dan Aktivis, Siapa Memanfaatkan Siapa?

Jurnalis Perancis yang tertangkap di Wamena 7 Agustus 2014 (foto:tabloidjubi.com)

Papua_http :Sejumlah aktivis ditangkap pada Senin (13/10/2014) saat sedang berunjuk rasa di Kota Jayapura, Papua. Kapolres Kota Jayapura AKPB Alfred Papare mengatakan, penangkapan dilakukan karena unjuk rasa itu tak memiliki izin.

“Mereka masih dimintai keterangan. Hingga saat ini dari belasan orang tersebut tak ada yang bersedia menjawab pertanyaan penyidik. Kami akan terus kembangkan,” kata Kapolresta Jayapura sebagaimana dikutip www.liputan6.com kemarin.

Para pengunjuk rasa adalah para aktivis politik Papua merdeka dari organisasi yang mereka sebut KNPB (Komite Nasional Papua Barat) berjumlah sekitar 17 orang. Aksi unjuk rasa dilakukan terkait masih ditahannya dua jurnalis asal Perancis yang ditangkap di Wamena 7 Agustus 2014 lalu dan hingga saat ini masih berada dalam tanahan Polda Papua dalam rangka menjalani proses hukum. Kedua jurnalis itu adalah Thomas Charles Tendies (40) yang bekerja di ARTE Televisi Perancis dan Louise MarieValentine Burort yang bekerja di Media Online Perancis. Keduanya ditangkap aparat Polres Jayawijaya karena menyalahgunakan visa turis untuk melakukan pekerjaan jurnalistik di wilayah Papua. Para pengunjuk rasa menuntut agar dua jurnalis asing segera dibebaskan.

Itulah fakta yang terjadi di Papua sehari yang lalu. Tapi peristiwa penangkapan itu menimbulkan gaung luar biasa di luar sana. Ia telah menghiasi sejumlah situs berita media asing seperti website Radio New Zealand (www.radionz.co.nz), Pacific.scoop.co.nz, world.einnews.com, workersbushtelegraph.com.au, pidp.eastwestcenter.org, awpasydneynews.blogspot.com, dan entah website apalagi.

Kaca mata Media dan Aktivis

Mari kita simak isi berita versi liputan6.com di atas. Faktanya adalah: (1) ada aksi demonstrasi; (2) demo itu menuntut pembebasan dua jurnalis Perancis yang ditahan Polda Papua; (3) Karena demo itu tidak mengantongi ijin dari aparat keamanan maka demo itu dibubarkan dan sejumlah pengunjuk rasa digiring ke Mapolres Jayapura untuk dimintai keterangan.

Mana yang paling substansi dari rangkaian peristiwa tersebut: aksi demonstrasikah? Pembubaran dan penangkapan oleh polisikah? ataukah tuntutan yang disampaikan dalam aksi demo itu? Jawabannya tergantung dari sisi mana kita melihat.

Dari kacamata media, prinsipnya jelas : bad news is good news. Apalagi tuntutan dalam aksi demonstrasi itu terkait erat dengan upaya membebaskan jurnalis yang ditahan. Bagi media, memberitakan aksi demonstrasi tersebut sekaligus sebagai aksi solidaritas mereka bagi rekan-rekan seprofesi yang sedang ditahan. Soal apakah para pelaku aksi demo itu punya kepentingan lain, itu nomor dua. Yang jelas keinginan para jurnalis agar kedua jurnalis itu dibebaskan, murni datang dari dorongonan solidaritas yang mulia.

Lain lagi kaca mata para aktivis. Pembubaran dan penangkapan oleh polisi itulah yang ditunggu-tunggu. Apa yang dituntut dalam aksi demo juga penting bagi mereka karena nilainya sama-sama strategis dengan pembubaran dan penangkapan pelaku demo. Nilai strategisnya terletak pada pesan bisa disampaikan ke publik, bahkan ke dunia internasional, yaitu adanya pembungkaman demokrasi di Papua. Sementara alasan mengapa polisi membubarkan aksi demo, menangkap para pelaku aksi demo maupun penahanan terhadap kedua jurnalis itu tidaklah penting, bahkan “harus” diabaikan.

Kaca mata Polisi

Sedangkan dari kaca mata Polisi, justru apa yang dinomor-duakan dan yang “harus” diabaikan itu, itulah yang paling penting. Mengapa? Karena itulah tugas mereka dan untuk itulah mereka digaji oleh rakyat.

Dengan membuang jauh-jauh keinginan untuk menyalahkan salah satu pihak, sebuah pertanyaan kritis patut dilayangkan guna mensikapi peristiwa di atas, adalah kepada siapa kita mesti berpihak?

Pertanyaan itu hanya bisa dijawab jika kita punya pegangan yang sama, yakni melihat persoalan secara obyektif atau mendudukan permasalahan pada tempat yang semestinya.

Saya berpendapat, seyogyanya dimulai dari mengkritisi tindakan polisi, karena dalam pemberitaan di atas, Polisi lah yang menjadi subyek atau mungkin juga obyek yang disudutkan. Polisi adalah alat negara, maka tindakan polisi yang berdampak membatasi kebebasan publik “harus” berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketika polisi menangkap dan menahan dua jurnalis Perancis itu, adakah dasarnya? Ternyata ada, yaitu UU Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011 pasal 122 huruf a tentang penyalahgunaan izin tinggal.

Memang soal identitas kewartawanan keduanya sudah diklarifikasi oleh Pemerintah Perancis, tetapi toh, pelanggaran sudah terjadi sehingga keduanya harus menjalani proses hukum. Status hukum mereka saat ini adalah sudah ditetapkan sebagai Tersangka. Melalui kuasa hukumnya Aristo Pangaribuan, kedua jurnalis itu sudah meminta maaf secara tertulis kepada Pemerintah Indonesia dan berjanji tidak menggunakan informasi apapun yang mereka peroleh di Papua yang berbau propaganda.

Demikianpun pembubaran dan penangkapan terhadap para aktivis papua itu, juga ada dasarnya yaitu UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam undang-undang tersebut memuat pula tata cara pemberitahuan kegiatan secara tertulis kepada Polri setempat selambat-lambatnya 3×24 jam sebelum kegiatan diadakan. Filosofi dari pemberitahuan tersebut semata-mata agar para pelaku aksi unjuk rasa mendapatkan perlindungan keamanan dari Polri serta tidak mengganggu ketertiban umum.

Barangkali benar versi para aktivis KNPB itu bahwa mereka sudah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Polisi. Tetapi yang pasti Polisi punya catatan sendiri tentang KNPB atas aksi unjuk rasa yang mereka lakukan tanggal 26 November 2013 lalu. Seorang tukang ojek, Syamsul Muarif tewas terkena tusukan benda tajam para pendemo, dan sejumlah orang luka-luka. http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/halaman-utama/item/11150-korban-demo-rusuh-knpb-meninggal

16 Oktober 2013 dalam aksi demo KNPB di Yahukimo, satu orang tewas, dua kritis. http://papuapost.com/2013/10/demo-knpb-di-yahukimo-1-tewas-dan-2-kritis/

4 Juni 2012 dalam aksi demo KNPB di Waena, 6 orang luka-luka dan 1 orang pendemo tewas diduga akibat terinjak-injak oleh kelompok massa yang berhamburan ketika dibubarkan aparat. http://www.tribunnews.com/regional/2012/06/05/polisi-amankan-43-massa-knpb-soal-demo-papua-merdeka

Nah, dari fakta-fakta yang terungkap, saya berani menyimpulkan bahwa para aktivis papua merdeka yang tergabung dalam KNPB sedang ‘memanfaatkan’ isu penangkapan dan penahanan jurnalis Perancis tersebut untuk kepentingan eksistensi organisasi mereka. Seringnya aksi-aksi demo KNPB yang berakhir anarkis dengan sendirinya telah membatasi ruang gerak mereka. Isu penahanan kedua jurnalis Perancis itu hanya semacam ‘tameng’ untuk melindungi kepentingan politik organisasi sayap politik OPM ini. Semoga para jurnalis kita tidak terjebak

Sumber : Tabloidjubi, Bintang Papua, Papuapost, Tribunnews

Penulis : Tinus_Warobay 

Read more »

Dukung Pemerintahan Jokowi, Pemuda Papua Luncurkan Program Kemitraan

Ketua FKGMP Armatius Tabuni sedang berpidato

Kecintaan terhadap Jokowi oleh masyarakat Papua telah merebak hingga kalangan muda. Pemuda-pemuda Papua yang selama ini biasanya tidak peduli bahkan cenderung menolak kebijakan apa saja yang datang dari Pemerintah Pusat, kini malah proaktif menggagas ide kreatif dan menawarkannya kepada Pemerintah sekaligus meminta dukungan.
Ide kreatif dimaksud telah mereka deklarasikan pada Rabu, 8 Oktober 2014 di Lapangan Makam Theys Eulay, Sentani. Mereka membentuk sebuah forum dan yaitu Forum Kebangsaan Generasi Muda Papua (FKGMP) dipimpin Armatius Tabuni, Edison Awoitauw dan Gim Tabuni. Mereka adalah para sarjana pertanian yang memiliki mimpi besar untuk memajukan pertanian serta mensejahterakan para petani di Tanah Papua.

Saya menyebutnya ‘tak lazim’ karena hal positif seperti ini jarang dilakukan oleh para pemuda Papua yang selama ini terkesan apatis terhadap program Pemerintah. Apalagi memilih tempat deklarasi di Lapangan Makam Theys Eulay yang biasanya digunakan oleh para pemuda aktivis pro kemerdekaan papua untuk berorasi dan berunjuk rasa menuntut referendum ulang.

Bermitra dengan Pemerintah

Dihadiri sekitar 1000 muda-mudi Papua, Armatius Tabuni, Edison Awoitauw dan Gim Tabuni mendeklarasikan FKGMP beserta program kerja pro petani Papua. Mereka telah membentuk pengurus daerah FKGMP di 14 kabupaten/kota di seluruh Papua, yaitu daerah-daerah yang memiliki potensi pertanian untuk dikembangkan dengan berbasis kearifan lokal. Melakukan pemberdayaan sosial budaya pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata dan kelautan. Para pengurus FKGMP dari daerah-daerah tersebut ikut hadir dalam acara deklarasi itu.

“FKGMP siap mendukung visi misi pemerintah baik Pusat maupun dari Pemprov Papua menjadikan masyarakat Papua mandiri, sejahtera, makmur, adil, dan bermartabat.” Demikian sambutan Ketua FKGMP Provinsi Papua, Armatius Tabuni.
Menurut Tabuni, selama ini belum ada lembaga independen yang bermitra dengan pemerintah guna membicarakan hak-hak para petani yang ada di Papua.
“Sehingga kami membentuk lembaga ini untuk bermitra kepada pemerintah, agar pendapatan dari rakyat Papua bisa jelas dan juga perekonomiannya dapat meningkat,” jelas Tabuni. http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/halaman-utama/item/17658-ribuan-pemuda-dan-masyarakat-hadiri-deklarasi-fkgmp
Cetak biru program kerja FKGMP siap ditawarkan kepada Pemerintahan Jokowi, karena menurut Tabuni, Papua merupakan wilayah prioritas pembangunan di era Jokowi nanti. Perhatian Presiden terpilih Jokowi terhadap Papua sudah sangat tampak sejak masa kampanye yang mana telah memilih Papua sebagai tempat pertama kampanyenya. Juga program tol laut sudah dicanangkan akan dimulai dari Pelabuhan Sorong. Sehingga produk-produk pertanian seperti sayuran dan buah-buahan serta hasil ternak dari para petani binaan FKGMP dapat didistribusikan secara cepat dan mudah ke berbagai daerah yang membutuhkannya.
Untuk tahap pertama, demikian paparan ketua FKGMP, produk pertanian mereka akan dipasok untuk memenuhi kebutuhan ribuan karyawan PT Freeport di Mimika, serta ke BUMN-BUMN lainnya yang ada di Tanah Papua.
Semoga FKGMP bisa menginspirasi para pemuda Papua lainnya untuk lebih peduli pada pembangunan di tanah kelahirannya. Pemerintah semestinya mengapresiasi ide kreatif para pemuda tersebut dan meresponnya secara positif.

Sumber : bintangpapua.com & sumber lainnya
Penulis : Muhai_Tabuni

Read more »