widget

Kamis, 14 November 2013

Gubernur Nilai Kelompok yang Menolak ‘Otsus Plus’ Tak Mewakili Aspirasi Masyarakat Papua

aktivis GEMPAR dalam demo

Senin (4/11/2013) aksi penolakan Otsus Papua kembali terjadi. Ratusan orang melakukan longmarch dari depan Kampus Uncen Perumnas III menuju Kantor Gubernur Papua. Aksi demo damai ini mengusung aspirasi menolak Otsus Plus, atau Undang – Undang Pemerintah Provinsi Papua.
Massa terdiri dari unsur pemuda, mahasiswa dan rakyat Papua yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat (GEMPAR) Papua.
“Stop tipu kami lagi dengan Otsus Plus Papua”, “Rakyat Papua tolak Otsus Plus Papua”, “Gubernur bunuh rakyat Papua dan Otsus Plus”. Demikian antara lain sejumlah phamflet dan spanduk yang dibawa massa pendemo. Meski  diguyur  hujan, tak menyurutkan niat para massa pendemo  berjalan kaki. Akibat  longmarch ini sempat membuat kemacetan  panjang dari arah Abepura ke Jayapura, begitupun sebaliknya. Aksi longmarch ini dikawal ketat aparat kepolisian dari Polresta Jayapura dipimpin langsung Kapolresta Jayapura AKBP Alfred Papare, S.I.K., didampingi Wakapolres AKP Kiki Kurnia.
Ketua BEM STIKOM, Daniel Kosama saat menyampaikan orasinya di depan Kantor Gubernur Papua mengatakan, “Kami meminta dengan tegas kepada gubernur Papua untuk segera menghentikan pembahasan Otonomi Khusus (Otsus) Plus karena Otsus yang sebelumnya sudah dianggap gagal oleh rakyat Papua dan belum ada evaluasi terhadap Otsus sebelumnya.”
Dikatakan, selama 12 tahun perjalanan dari Otsus itu tidak ada yang mengembirakan dan juga tidak perlu dibanggakan, karena dengan adanya Otsus malah orang asli Papua (OAP) semakin termarginalkan di atas tanah leluhurnya sendiri.
Hal senada disampaikan  perwakilan perempuan Papua, Selfy Yeimo, Ketua BEM STIE Port Numbay, Mambri Rumrawer dan Koordinator GEMPAR yang juga selaku Penanggung Jawab aksi demo Yason Ngelia dalam orasi mereka.
Tak Mewakili Aspirasi Masyarakat Papua
Setelah menunggu beberapa saat di halaman Kantor Gubernur, 10 orang perwakilan pengunjuk rasa diterima untuk bertemu Gubernur Papua, Lukas Enembe. Mereka adalah perwakilan dari Ketua – Ketua BEM baik dari PTN maupun PTS di Kota Jayapura.Setelah menyampaikan aspirasi, para pendemo itupun bubar dengan tertib.
Usai pertemuan dengan 10 perwakilan itu, Gubernur Papua Lukas Enembe kepada pers mengatakan, aspirasi dari pemuda dan mahasiswa yang disampaikan kepada pihaknya itu bukan seluruh masyarakat yang ada di atas Tanah Papua.
“Jadi, aspirasi dari pemuda dan mahasiswa yang disampaikan kepada kami…yang menyatakan bahwa seluruh komponen rakyat Papua menolak Otsus Plus itu bukanlah aspirasi dari seluruh masyarakat yang ada diatas tanah Papua. Tetapi ini hanya pernyataan dari segelintir orang saja. Kita bisa lihat massa yang datang kesini jumlahnya kecil, yakni hanya ratusan orang saja dan tak sampai 1000 orang. Lagian yang datang lakukan demo itu sebagian besar adalah mahasiswa bukan seluruh rakyat Papua,” ungkap Gubernur.
“Demo ini hanya dilakukan oleh segelintir orang saja. Kemungkinan ini hanya kesalapahaman di internal kampus. Karena wacana untuk adanya Otsus Plus ini bukan dilahirkan oleh saya. Tetapi ini murni dilahirkan atas keinginan dari kalangan kampus dalam hal ini lembaga Uncen,” jelasnya lagi.
Dikatakan Gubernur, setelah melakukan berbagai macam kajian dan seminar tentang perjalanan Otsus selama 12 tahun oleh Uncen. Dan, berangkat dari kajian itu dilakukan sebuah renungan yang panjang. Kemudian dari hasil renungan itu membuahkan Otsus Plus selanjutnya hasil kajian akan disampaikan pada Pemerintah RI dalam hal ini Presiden SBY.
“Meskipun aspirasi ini tidak mewakili seluruh komponen rakyat, akan tetapi aspirasinya tetap kami terima dan akan kami bahas di tim asistensi antara DPR Papua, DPR Papua Barat, MRP, MRPB, Gubernur Papua maupun Gubernur Papua Barat, dikarenakan hal ini merupakan persoalan bersama yakni menyangkut persoalan diseluruh Tanah Papua,” tukasnya.

Selasa, 12 November 2013

ADA APA DENGAN MAHASISWA?

Memang, tidak pernah ada habisnya jika kita membahas tentang politik, tapi bukan berarti juga gara-gara politik kita melupakan tugas dan kewajiban kita sebagai pemuda tunas bangsa yang menjadi harapan dan masa depan bangsa,. pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas sedikit tentang masalah yang terjadi di Universitas Ternama di Papua Indonesia.

Auditorium Uncen
Siapa yang tak kenal dengan Universitas Cenderawasih? lembaga pendidikan lanjutan dengan segudang prestasi yang telah diraih dan turut mengharumkan nama Papua bahkan telah mencetak pemimpin-pemimpin yang berdedikasi di wilayah Papua. Semua itu akan terwujud ketika setiap mahasiswa memiliki cita-cita yang luhur dan berjiwa pancasila. 

Pendemo di depan auditorium Uncen
Memang wajar apabila mahasiswa menggelar demo untuk menyampaikan aspirasi, namun tidak wajar apabila mahasiswa berdemo tanpa dasar yang tidak beralasan dan bertolak belakang dengan aturan dan tata tertib yang berlaku seperti demo yang terjadi di Uncen tanggal 8 September 2013 , apalagi jika seorang Mahasiswa Fakultas Hukum sekaligus merangkap sebagai ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM-FH) mengemukakan sikap yang tidak mencerminkan seorang Mahasiswa Hukum yang secara notabene adalah "orang yang ahli Hukum dan mengetahui tentang aturan-aturan hukum"
Amsal Sama Ketua BEM FH Uncen
Amsal menegaskan bahwa dia tidak terima atas penangkapan Aktivis Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Rakyat  (GEMPAR) karena dinilai tidak menghormati mahasiswa, dan para aktivis akan terus melakukan demo hingga masalah ini benar-benar selesai. 

Hal ini jelas bertolak belakang dengan aturan hukum yang telah tercantum dalam UU yang sempat di jelaskan oleh Kabidhumas Polda Papua, AKBP Sulistyo Pudjo H, SIK bahwa permasalahan sebenarnya adalah pendemo berusaha menggagalkan jalannya acara seminar dan pameran sehingga mereka di amankan dan mereka dijerat dengan pasal 335 KUHP yang menjelaskan tentang adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang  berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atau dengan perbuatan tidak menyenangkan. Karena itu pihak Kepolisian mengamankan 16 orang demonstran untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Senin, 11 November 2013

HARI DIMANA PAHLAWAN KITA BERTERIAK MENGAJAK UNTUK BANGKIT

HARI DIMANA PAHLAWAN KITA BERTERIAK MENGAJAK UNTUK BANGKIT



10 November - Hari Pahlawan. Merupakan hari yang penting dan bersejarah bagi Indonesia. Hari mengenang para Pahlawan yang mendahului kita yang mana mereka merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Semoga para generasi muda tetap mengisinya dengan belajar dengan giat dan terus berusaha meneruskan cita-cita para pahlawan kita.
Hari pahlawan tidak hanya pada 10 November, tetapi berlangsung setiap hari dalam hidup kita. Setiap hari kita berjuang paling tidak menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri dan keluarga. Artinya, kita menjadi warga yang baik dan meningkatkan prestasi dalam kehidupan masing-masing. Kita bertanya pada diri sendiri apakah kita rela mengorbankan diri untuk mengembangkan diri dalam bidang kita masing-masing dan mencetak prestasi dengan cara yang adil, pantas dan wajar. Itulah yang seharusnya disebut sebagai pahlawan sekarang, bukan perang melawan penjajah lagi tetapi perang melawan kebodohan, kemiskinan dan kesengsaraan. Sehingga tugas kita saat ini adalah memberi makna baru kepahlawanan dan mengisi kemerdekaan sesuai dengan perkembangan zaman. Saat memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan, rakyat telah mengorbankan nyawanya. Kita wajib menundukkan kepala untuk mengenang jasa-jasa mereka. Karena itulah kita merayakan Hari Pahlawan setiap 10 November.
Mungkin, banyak yang melupakan jasa Pahlawan Nasional dari tanah Papua, untuk sedikit mengenang jasa beliau, mari kita kenalan dengan Para Pahlawan Nasional asal dari Papua diantaranya adalah :

1.Frans Kaisepo yang telah berjuang sejak masa-masa kemerdekaan RI. Tindakannya yang sangat teguh menyatakan bahwa Papua merupakan bagian dari Nusantara Indonesia, menjadikan dirinya “dipinggirkan” oleh pemerintah Belanda karena hingga setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pemerintah Belanda masih bersikukuh menjadikan Papua sebagai wilayah koloninya.
Hingga pada suatu ketika di tahun 1946, Frans Kaisiepo dengan lantang mengatakan “Irian (Papua) itu merupakan bagian dari Indonesia.”
Frans Kaisiepo lahri di Wardo, Biak, 10 Oktober 1921. Pada usia 24 tahun, ia mengikuti Kursus Bestuur(Pamong Praja) di Hollandia (Jayapura) yang salah stau pengajarnya adalah Soegoro Atmoprasodjo yang merupakan mantan guru Taman Siswa (yogyakarta).
Sejak pertemuannya dengan Soegoro Atmoprasodjo, jiwa kebangsaan Frans semakin bertumbuh dan kian berjuang keras untuk menyatukan Irian (Papua) kedalam NKRI. Ketika umurnya 25 tahun, Frans menggagas berdirinya Partai Indonesia Merdeka (PIM) di Biak. Selain itu, pada usianya yang ke-25 tersebut, Frans menjadi anggota delegasi Papua (Nederlands Nieuw Guinea) yang kala itu membahas tentang pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) dalam Republik Indonesia Serikat (RIS), dimana pada saat itu Belanda memasukkan Papua dalam NIT.
Di hadapan konferensi, Frans Kaisiepo memperkenalkan nama “Irian” sebagai pengganti nama “Nederlands Nieuw Guinea”, yang secara historis dan politik merupakan bagian integral dari Nusantara Indonesia (Hindia-Belanda). Jelaslah pernyataan Frans serta merta ditolak oleh Belanda dan sejak saat itu pula Frans dipinggirkan oleh Belanda. Selain itu, ia juga dijauhkan dari segala agenda pembicaraan mengenai Papua yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda.
Pada 1940-an, Frans Kaisiepo pernah menjadi Kepala Distrik d Warsa, Biak Utara dan menjelang dekade 1940an, ia sempat mengusulkan diri agar Irian (Papua) masuk ke dalam wilayah Karesidenan Sulawesi Utara. Beberapa waktu setelah pengusulan itu, ia dipenjara dan diasingkan oleh Belanda. Kemudian tahun 1961, Frans mendirikan Partai Politik Irian yang bersikap lantang menuntut penyatuan segera Irian (Papua) ke dalam NKRI.

2.Silas Papare berjuang membebaskan untuk menyatukannya dengan Republik Indonesia. Berbagai usaha dilakukannya seperti, pemberontakan, mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII), serta Badan Perjuangan Irian. Perjuangannya akhirnya membuahkan hasil, Irian Barat merdeka dan menyatu kembali ke pangkuan ibu pertiwi.
Pria kelahiran Serui, Irian Jaya, 18 Desember 1918 ini merupakan orang yang berjiwa kebangsaan Indonesia yang sangat tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikan dari sekolah setingkat sekolah dasar dan dari sekolah juru rawat, Silas kemudian menjadi Pegawai Pemerintah Belanda. Namun karena jiwa ke-Indonesia-annya yang begitu tinggi, maka begitu ia mendengar bahwa Indonesia telah merdeka, ia pun langsung mengadakan perlawanan terhadap penjajahan Belanda.
Pada bulan Desember 1945, bersama teman-temannya berusaha mempengaruhi pemuda-pemuda di Irian Barat yang tergabung dalam Batalyon Papua agar melancarkan pemberontakan. Rencana itu gagal karena telah bocor duluan. Ia kemudian ditangkap dan dipenjarakan di Jaya Pura. Setelah bebas, pemberontakan kedua pun direncanakan kembali. Namun lagi-lagi gagal karena keburu bocor. Ia pun kembali ditangkap dan dipindahkan ke Serui. Di Serui inilah ia kebetulan bertemu dan berkenalan dengan Dr.Sam Ratulangi, Gubernur Sulawesi yang diasingkan Belanda dari Sulawesi yang kembali dikuasai Belanda setelah proklamasi kemerdekaan.
Selanjutnya pada bulan Nopember 1946, ia mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII). Karenanya, ia kembali ditangkap pemerintah Belanda dan memindahkannya ke Biak. Dari Biak, tanpa sepengetahuan Belanda, ia melarikan diri ke Yogyakarta. Dan pada bulan Oktober 1949, ia kemudian membentuk Badan Perjuangan Irian yang bertujuan untuk membantu pemerintah Indonesia membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda sekaligus menyatukannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Di pihak lain, Belanda tetap berupaya mempertahankan Irian Barat sebagai daerah kekuasaannya. Akhirnya pemerintah Indonesia sampai pada kesimpulan untuk merebut Irian Barat walau dengan cara kekuatan senjata sekalipun.
Silas Papare yang memang sangat menginginkan cepatnya berakhir penguasaan Belanda di tanah leluhurnya itu dengan cepat mengambil bagian dalam rencana pemerintah RI tersebut. Bahkan rupanya jauh-jauh hari, Silas malah sudah mempersiapkan diri akan perang terbuka ini dengan membentuk Kompi Irian di lingkungan Mabes Angkatan Darat.
Namun pada saat akhir-akhir hendak meletusnya perang terbuka tersebut, Belanda akhirnya bersedia berunding. Penandatangan persetujuan pun resmi di lakukan oleh keduabelah pihak pada tanggal 15 Agustus 1962. Dalam penantanganan Persetujuan New York itu, Silas Papare ikut terlibat sebagai anggota delegasi RI.
Tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat pun resmi menjadi wilayah Republik Indonesia. Hal sesuai dengan isi persetujuan New York tersebut. Nama Irian Barat pun kemudian diganti menjadi Irian Jaya.
Walau masa hidup Silas Papare lebih banyak terkuras pada usaha pembebasan negerinya, namun semua jerih payahnya itu terasa terbayar sudah. Tanggal 7 Maret 1978, Silas baru kemudian meninggal dunia di tanah kelahirannya Serui.

3.Marthen Indey dilahirkan di Doromena, Jayapura pada tanggal 16 Maret 1912. Sebelumnya, pria yang akrab disapa Marthen ini merupakan polisi Belanda yang kemudian berbalik mendukung Indonesia setelah bertemu dengan beberapa tahanan politik yang diasingkan di Digul, salah satunya adalah Sugoro Atmoprasojo. Saat itu, ia bertugas untuk menjaga para tahanan politik yang secara tidak langsung berhasil menumbuhkan jiwa nasionalismenya dalam pertempuran melawan penjajah.
Jiwa nasionalisme Marthen memang tumbuh sangat kuat, namun beberapa upaya yang direncanakan olehnya dan puluhan anak buahnya dalam menangkap aparat pemerintah Belanda berulang kali gagal. Perjuangan Marthen dalam membela tanah kelahirannya sempat gagal beberapa kali, namun hal itu tidak menyurutkan niat dan semangat juang pria lulusan Sekolah Polisi di Sukabumi, Jawa Barat ini menyerah dan tunduk pada musuh begitu saja.
Pada tahun 1944, sekembalinya dari pengungsian di Australia selama tiga tahun, Marthen ditunjuk sekutu untuk melatih anggota Batalyon Papua yang nantinya akan difungsikan sebagai tentara pelawan Jepang. Setahun berikutnya, ia diangkat sebagai Kepala Distrik Arso Yamai dan Waris selama dua tahun. Dalam tahun-tahun tersebut Marthen tak hanya tinggal diam, namun ia melakukan kontak terhadap mantan para pejuang Indonesia yang pernah ditahan di Digul. Dalam kontak tersebut, mereka merencanakan suatu pemberontakan untuk mengusir Belanda dari tanah Cendrawasih. Namun, usaha mereka gagal begitu Belanda mencium gelagat Marthen dan rencana mereka batal diekskusi.
Di tahun ia merangkap menjadi Kepala Distrik Arso Yamai dan Waris, tepatnya pada tahun 1946, Marthen bergabung dengan sebuah organisasi politik bernama Komite Indonesia Merdeka (KIM) yang kemudian dikenal dengan sebutan Partai Indonesia Merdeka (PIM). Saat menjabat sebagai ketua, Marthen dan beberapa kepala suku yang ada di Papua menyampaikan protesnya terhadap pemerintahan Belanda yang berencana memisahkan wilayah Irian Barat dari wilayah kesatuan Indonesia. Mengetahui pihaknya membelot, Belanda menangkap Marthen dan membuinya selama tiga tahun di hulu Digul karena pasukan Belanda merasa dikhianati oleh aksinya tersebut.
Belum berhasil merebut Irian Barat untuk disatukan kembali dengan wilayah kesatuan Indonesia, pada tahun 1962 Marthen bergerilya untuk menyelamatkan anggota RPKAD yang didaratkan di Papua selama masa Tri Komando Rakyat (Trikora). Di tahun yang sama, Marthen menyampaikan Piagam Kota Baru yang berisi mengenai keinginan kuat penduduk Papua untuk tetap setia pada wilayah kesatuan Indonesia. Berkat piagam tersebut, Marthen dikirim ke New York untuk melakukan perundingan dengan utusan Belanda tentang pengembalian Irian Barat yang selama ini berada di bawah pemerintahan sementara PBB ke dalam wilayah kesatuan Indonesia.
Akhirnya, dalam perundingan tersebut, Irian Barat resmi bergabung dengan wilayah kesatuan Indonesia dan berganti nama menjadi Irian Jaya. Berkat jasanya, Marthen diangkat sebagai anggota MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) sejak tahun 1963 hingga 1968. Tak hanya itu, ia juga diangkat sebagai kontrolir diperbantukan pada Residen Jayapura dan berpangkat Mayor Tituler selama dua puluh tahun.
Marthen meninggal pada usia 74 tahun tepatnya pada tanggal 17 Juli 1986. Berkat jasanya terhadap negara, Marthen mendapatkan gelar Pahlawan Nasional pada tanggal 14 September 1993.
 



Bagaimana jadinya sebuah negara tanpa pahlawan. akankah indonesia mampu untuk merdeka tanpa adanya pahlawan?, jika sebuah negeri tak memiliki tokoh seperti pahlawan maka negeri itu adalah negeri yang miskin dari harga diri. dan bahkan tergolong negeri kelas teri.
Pahlawan telah memberikan kita inspirasi untuk tetap berjuang membela negeri dan tanah air. tanggal 10 november adalah hari pahlawan, bangkitlah wahai pemuda tularkan semangat para pahlawan pada dirimu untuk tetap berjuang. sampai dengan hari ini ibu pertiwi masih menangis dan bersedih.
siapakah yang sebenarnya menjadi musuh bangsa ini? Musuh besar kita tak lain dan tak bukan adalah korupsi, kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan. Itulah sejumlah masalah utama yang dihadapi negeri ini sekarang.
jadi pantaskah indonesia hari ini disebut sebagai negara yang merdeka? korupsi semakin merajalela, seolah-olah para penguasa negeri ini berlomba-lomba mengais uang rakyat. Jumlah orang miskin juga seperti tak ada habis-habisnya, padahal sudah banyak sekali pembangunan dilakukan dimana-mana. apakah pemerintah sudah tidak peduli lagi dengan rakyat miskin?
Memperingati Hari Pahlawan merupakan saat yang tepat untuk mengevaluasi ulang pemahaman kita akan arti pahlawan. Jika tidak, ia hanya akan menjadi seremoni tampa makna, tak membuat perubahan apa pun bagi negara. Negara seperti dibiarkan berjalan menuju bibir jurang.
Menghadapi situasi seperti sekarang kita berharap muncul banyak pahlawan dalam segala bidang kehidupan. Dalam konteks ini kita dapat mengisi makna Hari Pahlawan yang kita peringati setiap tahun pada 10 November, termasuk pada hari ini. Bangsa ini sedang membutuhkan banyak pahlawan, pahlawan untuk mewujudkan Indonesia yang damai, Indonesia yang adil dan demokratis, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
wahai pemuda, negeri ini menunggu kiprahmu untuk menjadi seorang pahlawan.

Minggu, 03 November 2013

the story of repentance of OPM founder to return to Mother Earth

the story of repentance of OPM founder to return to Mother Earth


                Some time ago Mrs. Indra Sugandi, the writer's friend and senior, lent me an interesting book written by Nicolaas Jouwe titled: Kembali ke Indonesia; Langkah, Pemikiran, dan Keinginan (Return to Indonesia: Steps, Thoughts and Desires. This book tells about a 89 -year-old man, who once was one of the founders of the Free Papua Movement (OPM) and has returned to the bosom of Mother Earth. Through the Jouwe's narratives in this book , a series of facts could be revealed that the existence of an international conspiracy behind the idea of ​​internationalizing Papua as a first step towards Papua Independence, separated from the Republic of Indonesia.

This book starts with an interesting statement made by Jouwe, as a form of guilt and repentance on measures he took at that time.

"I personally judge my escape to the Netherlands is a regrettable choice. But now, I realize that Papua is part of the Republic of Indonesia," said Jouwe.

Nicholaas Jouwe was born in Jayapura on 24 November 1923. In this book which unfortunately was published with unsystematic editing techniques, Jouwe said that he began to settle in the Netherlands in 1961 when Indonesia was under the leadership of Sukarno, struggling for the return of Papua to the bosom of Mother Earth.

However Jouwe, who was still young, took side with the Dutch colonial government, and along with some of his friends, he founded the Free Papua Movement Operations called the Free Papua Movement (OPM). Because Dutch promised Jouwe to be Papua president if in the future it could be independent.

Jouwe even the one who made the Morning Star flag that was first flown on December 1, 1961. " At that time I was a member of the New Guinea Council (Nieuw Guinea Raad) in which in the meeting organized by the Dutch colonial government, I was elected democratically in all areas of Papua."

According to Jouwe that is incidentally the key actor of the OPM formation, the December 1, 1961 event is often used as the basis of Papuan leaders to claim that the state of Papua once existed but was usurped by an international conspiracy of Indonesia , the United States and the Dutch colonial state.

Of course this is a version of the OPM in twisting facts and reality. Yet through the Jouwe's testimony after returning to Indonesia in 2009, two thirds of the member states of the UN General Assembly received the results of so-called Pepera (the determination of society's opinion) in 1969. Consequently the people of Papua  became an official part of the Homeland.

And this is also the Jouwe's reason to decide to return home to Indonesia. Because in his view, that the efforts of Papua to separate itself from the Unitary State of Republic of Indonesia (NKRI) is not in line with history.

The story of Jouwe's return to the bosom of Mother Earth has its own story which is also interesting to taken into account. On March 17, 2009, accompanied by his two children, Nancy and Nico, he decided to attend the invitation of President SBY to return home to Indonesia.

In January 2010, Jouwe settled in Jayapura. Then, how is the story of Jouwe in deciding to return to Indonesia and back to the Homeland?

In 2009 a delegation under the leadership of Ms. Fabiola Ohei arrived in Den Haag with a letter from president SBY to Jouwe. In the time, Fabiola could meet with Jouwe and was accompanied by Ondofolo (Customary Chief) Frans Albert Yoku, Nicolas Simeon Meset, the  first pilot from Papua, ITB graduate, and the Reverend Father Adolf Hanasbey.

The SBY's letter essentially invited Jouwe to return home to Indonesia. Based on the letter, Jouwe met Fanie Habibie, Indonesian Ambassador to the Netherlands at the time.



This is the Jouwe's statement when he met Fanie Habibie.

So we both met quickly once we become familiar with each other, as we both had met a long time. Then we both talked about my return. We talked a lot then Pai Tua said that Pai Tua had a lot of friends from Ambon. He was appointed by the Ambonese became respectable member of Ambon. There is a letter of appreciation he has. He said and he began to ask : " Nic , if I call you with Ambon's songs, will you with with me?

Then I say to Fanie : "Father, I has grown with two cultures, Papua and Ambon, Maluku. So just tell Father." Then he said again : "Nico, I has a rhyme from Ambon : Laju-laju perahu laju, laju sampai Surabaya. Biar lupa kain dan baju, tapi jangan lupa par beta."

I then said : " Oh good . " I also wanted to reply : Angin timur gelombang barat, kapal angkasa warna merpati, Bapa di timur Beta di barat, apa rasa dalam hati."

Tua Pai replied again with a rhyme : "Naik-naik ke Batu Gajah, Rasa Haus makan kwini, Beta rasa sengaja saja, Siapa tahu jadi begini."

Mr Fanie asked : I want to know, when will you go home quickly? I replied with another poem:  Riang-riang ke Bangkahulu, rama-rama si batang padi, diam-diam sabar dahulu, lama-lama tokh akan jadi.”

Mr Fanie said again : let's go home." And I replied : " Yes, I'll go home."

After having a dinner with Fanie Habibie, I gave one last poem to Mr. Ambassador.

“Ayam putih mari kurantai, kasih makan ampas kalapa, budi Bapa Dubes sudah sampe, Beta mau balas dengan Apa?”

Mr Fanie replied again : Yes , please go home. I replied : " Yes, I go home."

That is the Jouwe's narratives. Then shortly after that, a ​​diplomatic treaty about the Nicolas Jouwe's return to Indonesia by Mr Fanie Habibie was made.

The story of Jouwe's secret meeting with John F Kennedy

The interesting aspect of this book is the Jouwe's meeting with Kennedy in 1962, in which we know Kennedy agreed with Soekarno in order that the Dutch could immediately return Papua to Indonesia.

According to Jouwe, his meeting with Kennedy later became one of the reasons why he finally decided to return to join the Homeland.

For Jouwe the impressive thing is that when Kennedy asked if Jouwe knew about the history of Papua and knew how long Papua could be into the orbit of the Dutch colony. And naively Jouwe answered that he knew nothing. Because what Jouwe knew through history that he learned in school is about the history of the Netherlands, its geography, how many rivers and mountains in the Netherlands and so on. But in regard with the Papuan history, Jouwe admitted openly to the Kennedy he did not know.

This is where the interesting aspects of the Jouwe's story when he met President Kennedy. Kennedy told Jouwe about the Dutch colonial politics. Why Papuan history itself is not notified to the people of Papua? Because the Dutch knew that Papua is rich in gold, silver and copper.

"The Dutch did not want anyone from the outside to come to Papua . Dutch wanted to prevent the outside from getting into Papua to control it," Kennedy told Jouwe.

Even Kennedy also said that the government of Netherlands propagandized that Papua was littered fully with a wide range of dangerous diseases such as malaria and others. The Netherlands even scared that those who come to Papua would die. In short , the Netherlands carried out such propaganda in order that people do not dare to visit to Papua.

Of the story, Kennedy fully supported the integration of Papua to Indonesia. The Jouwe's meeting with Kennedy is precisely in order to persuade Jouwe to agree Papua to be part of Indonesia.

It is understandable if his meeting with Kennedy is confidential, because Jouwe was in the capacity as an advisor and member of the Kingdom of the Netherlands in Dutch and Indonesian negotiations. So the Jouwe's official position in the time was in the interests of the Dutch colonial government.

If we observe today, no doubt it is a historical irony. Kennedy, the U.S. president going hand-in-hand with Soekarno and the Indonesian government in the period 1960-1963,was intensively fighting for the return of Papua to Indonesia. While Jouwe that is in fact the son of Papua, supported the Dutch by agreing to internationalize Papua independence as a counter to the issue of the struggle of Indonesia to seize West Papua or Irian.

 
Design by Muhai Tabuni | Bloggerized by Muhay Tabuni - Pemuda Papua Blogger Themes | Muda Merdeka Papua Indonesia management